KARAWANG, TAKtik – Pada tahun anggaran 2026, Pemkab Karawang menghadapi tantangan cukup berat. Ini karena dana transfer dari Pemerintah Pusat turun hingga Rp 721,75 milyar atau 22,21 persen dari yang telah ditargetkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun depan itu.
“Walau TKD (Transfer ke Daerah) dikurangi, tapi kita tidak harus cengeng. Bagaimana pun saya tidak mau ada kebutuhan masyarakat yang nantinya tidak terealisasi,” kata Bupati Aep Syaepuloh kepada TAKtik usai mengikuti rapat paripurna DPRD Karawang dalam menetapkan RAPBD 2026, Rabu siang (26/11/2025).
Menjelaskan hingga zero rupiah angka defisit yang pada saat dirinya menyampaikan nota keuangan RAPBD 2026 nyaris tembus Rp 1 trilyun atau di angka Rp 997,3 milyar, menurutnya, semua OPD di lingkungan Pemkab Karawang, termasuk belanja di DPRD di sini, sepakat efisiensi.
Kegiatan-kegiatan rutin dan bersifat seremonial seperti perjalanan dinas, makan-minum hingga rapat-rapat di luar kantor, sebut bupati, alokasi anggarannya dihilangkan. Bahkan anggaran untuk kegiatan dinas dirinnya saja cukup minim.
“Alhamdulillah para OPD pun kalau diajak bicara secara relevan, mereka paham. Yang penting urusan wajib pemerintah daerah bisa dilaksanakan. Malah untuk program Karawang Cerdas saya naikan jadi Rp 30 milyar dari sebelumnya Rp 25 milyar, selain buat kebutuhan rakyat yang lainnya seperti UHC (Universal Health Coverage),” beber bupati.
Di hadapan rapat paripurna, bupati mengemukakan, pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2026 ditargetkan Rp 5,3 trilyun. Sedangkan belanja dialokasikan sebesar Rp 5,7 trilyun. Dan pembiayaan daerah di angka Rp 331,5 milyar. (tik)
