KARAWANG, TAKtik – Kecilnya honorarium atau gaji guru dan tenaga kependidikan yang berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Paruh Waktu sangat dipahami oleh anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Karawang Natala Sumedha.
Menurutnya, hal itu karena di antara sumber keuangannya seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang menjadi bagian dari TKD (Transfer ke Daerah) dari Pemerintah Pusat berkurang, termasuk dari Pemerintah Provinsi. Maka itu, beban Pemkab Karawang di tahun anggaran 2026, diamininya, cukup berat.
“Untuk menutup angka defisit sangat besar yang sempat muncul di awal pembahasan RAPBD 2026, kami bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bersepakat mengambil langkah dengan dua metode. Yakni, pendapatan harus di-push (ditingkatkan) dan efisiensi,” tutur Natala tak lama setelah RAPBD Karawang 2026 diparipurnakan, Rabu kemarin (26/11/2025).
Beruntung, sebutnya, mendekati finalisasi RAPBD itu angka pendapatan naik hampir sekitar Rp 200 milyaran. Sehingga defisit di awal nyaris mencapai angka Rp 1 trilyun terbantu tertutup hingga zero rupiah, selain dari banyak alokasi anggaran, terutama belanja birokrasi, dipangkas bahkan ada yang dihilangkan.
“Makanya terkait gaji guru dan tenaga kependidikan PPPK Paruh Waktu harus masuk sesuai standar yang sama dengan di SKPD lainnya, diaturnya kan berbeda. Bukan kami tidak sepakat, justru kita perlu mempertimbangkan skala prioritas sebagaimana pemerintah daerah harus memenuhi mandatory spending (urusan wajib),” beber Natala.
Sambung dia, dirinya atas nama Fraksi PDIP sempat mengingatkan bupati saat interupsi di rapat paripurna kemarin itu agar segera bicara ke gubernur terkait kurang salur bantuan keuangannya yang masih ratusan milyar di sektor kesehatan. Tandasnya, sektor kesehatan bukan saja kewajiban kabupaten/kota, tapi juga provinsi dan pusat.
“Kalau kurang salur ini ditutupi, kas daerah kita yang ada kan bisa buat nambah PMMS (Peningkatan Mutu dan Manajemen Satuan Pendidikan) misalnya. Karena PMMS ini murni dari APBD kita yang salah satu alokasinya buat gaji guru dan tenaga kependidikan PPPK Paruh Waktu,” papar Natala.
Selain itu, Natala minta bupati mengejar pula piutang di luar yang masih besar. Sebab beban lain di depan mata, diketahuinya, ketersediaan anggaran program UHC (Universal Health Coverage/cakupan kesehatan semesta) hanya cukup untuk 10 bulan ke depan.
“Kebutuhan UHC kita di atas Rp 200 milyar. Kalau setelah 10 bulan ke depan tidak bisa kita tutupi, jelas ini bisa memunculkan reaksi masyarakat. Jaminan kesehatan mereka kan dari sini. Kondisi-kondisi ini selama membahas RAPBD 2026 kemarin kami mapping setiap masalah dan langkah solusinya,” pungkas Natala. (tik)