KARAWANG, TAKtik – Ketua Komisi I DPRD Karawang Saepudin Juhri menyarankan kepada pengurus KORPRI agar polemik uang kadeudeuh bagi para pensiunan PNS minta dibantu diselesaikan oleh Bupati selaku Dewan Pembina KORPRI.
“Problemnya jadi pelik karena satu sisi KORPRI hanya punya duit Rp 7 milyar, sedangkan tuntutan para pensiunan PNS tetap minta Rp 14 juta per orang dari 1.191 orang saat ini. Alasan mereka, para pendahulunya mendapatkan segitu,” ungkap Saepudin usai menerima kalangan pensiunan PNS di ruang rapat Gedung DPRD Karawang, Rabu siang (10/12/2025).
Sulitnya mencapai titik temu yang bisa diputuskan dalam rapat dengar pendapat (RDP) membuat para pensiunan PNS yang hadir mengerumuni gedung wakil rakyat itu kecewa. Bahkan di antaranya sempat mengancam golput pada pemilu dan pilkada mendatang jika persoalan ini tidak bisa dituntaskan.
“Kami berharap, sebaiknya bupati turun tangan memberikan solusi terbaik dengan mengedepankan rasa keadilan bagi kami. Selain sebelumnya menerima Rp 14 juta per orang, tidak sedikit pula yang pensiun di bawah kami malah lebih dulu dapat uang kadeudeuh. Ini kan jadi pertanyaan besar,” ujar Uce Supriatna yang pensiunan kepala sekolah tahun 2022 dari Rengasdengklok.
Maka itu, tandas Uce, ketika ketidak adilan dibiarkan berlarut, ia dan rekan-rekannya sudah sepakat untuk tidak lagi menggunakan hak pilihnya di pemilu maupun pilkada mendatang. “Percuma kami memilih wakil rakyat dan bupati kalau tidak bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Ingat, kami punya keluarga loh. Dan tidak sedikit,” gerutunya.
Mewakilik pengurus KORPRI, Abas Sudrajat akui tak bisa mengambil keputusan apapun atas apa yang diminta para pensiunan PNS tersebut. Bahkan saran dari Saepudin Juhri agar aset KORPRI yang ada dijual untuk memenuhi tuntutan kalangan mantan anggota KORPRI ini, Abas hanya merespon dengan akan menyampaikan hal ini ke pengurus inti.
“Hari ini, pengurus inti KORPRI sedang ke Tamiang Aceh memberikan bantuan kepada korban bencana alam di sana dari hasil rereongan para ASN. Saya yang ditugaskan mewakilinya di sini. Karena antara tuntutan dan ketersediaan uang di kas KORPRI tidak seimbang, ya pertemuan tadi berakhir deadlock. Tapi apapun yang disampaikan rekan-rekan pensiunan PNS tadi akan saya laporkan ke pengurus (KORPRI),” ujar Abas. (tik)
