KARAWANG, TAKtik – Walau pendapatan Pemkab Karawang hanya terealisasi Rp 5,6 trilyun pada tahun anggaran 2025, ternyata realisasi belanjanya hingga Rp 5,7 trilyun.
Seperti dikemukakan Bupati Aep Syaepuloh saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun 2025 di rapat paripurna DPRD Karawang, Senin kemarin, 30 Maret 2026, defisit yang terjadi tahun itu mencapai Rp 460,5 milyar. Dan hanya bisa ditutupi Rp 92,4 milyar atau 20,06 persen.
Sebenarnya target kas daerah di tahun pertama pemerintahan Aep-Maslani paska Pilkada 2024 adalah di angka Rp 5,8 trilyun. Namun yang terealisir Rp 5,6 trilyun atau 96,25 persen. Angka ini didapat dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp 2,1 trilyun dari target yang dipatok tahun itu di angka Rp 2,2 trilyun
Sedangkan kontribusi dari pendapatan transfer, baik dari pusat maupun antar daerah, Pemkab Karawang menerima Rp 3,4 trilyun dari yang ditargetkannya di angka Rp 3,6 trilyun.
Kendati tidak signifikan, ada pos pendapatan yang naik, yakni dari lain-lain pendapatan yang sah. Ditargetkan Rp 79,9 milyar, datangnya sampai Rp 81,1 milyar.
Adapun belanja, kata bupati, belanja operasi menghabiskan Rp 4,3 trilyun dari yang dianggarkan sebesar Rp 4,8 trilyun. Sedangkan belanja modal terealisasi Rp 676,2 milyar dari alokasi Rp 769,3 milyar.
Begitu pun belanja tidak terduga, angka yang disebut bupati ada yang dihemat. Yaitu, dari yang dianggarkan Rp 29 milyar, realisasinya hanya Rp 322,1 juta. Kendati di tengah bencana alam, terutama banjir, kecepatan dan ketepatan bantuan logistik dari Pemkab Karawang masih sering dipertanyakan.
Adapun pos belanja transfer, disampaikan pula oleh bupati, selama tahun anggaran 2025 yang direalisasikan sebesar Rp 715,5 milyar dari yang dianggarkan di angka Rp 744,5 milyar. (tik)