KARAWANG, TAKtik – Pemerintah Daerah harus siap mengkalkulasi ulang APBD 2026 jika dana transfer ke daerah dipangkas lagi dari APBN.
“Kalau dalam dua pekan ke depan kondisi (perang) di Timur Tengah belum mereda, apalagi kapal tanker Pertamina di Selat Hormuz belum lepas, maka cadangan minyak kita berkurang. Dampaknya, hari ini saja yang saya dengar beban APBN buat subsidi BBM dan gas sekitar Rp 271 trilyun,” ujar pengamat kebijakan publik Asep Toha dari Poslogis (Politic Social and Local Government Studies), Rabu sore (1/4/2026).
Artinya, kata Asep Toha atau biasa akrab disapa Asto, ketika beban itu terus berlanjut maka bakal ada pengurangan anggaran (APBN). Sedangkan pos yang dipangkas, diyakininya, tidak mungkin di program MBG maupun Koperasi Merah Putih. Yang dimungkinkan Asto, salah satunya adalah transfer ke daerah.
“Sebelumnya, saat di tengah Covid-19 kita menghadapi refokusing. Lalu, efisiensi. Sekarang ketika menghadapi kondisi global yang belum bisa dipastikan kapan perang Israel dan AS dengan Iran selesai, ini kan kondisi force majeure. Untuk tetap terpenuhinya pasokan energi, terutama BBM, refokusing adalah langkah yang sulit dihindari,” papar Asto yang dikenal sering dapat akses informasi dari sejumlah kantor kementerian di Republik ini.
Kebijakan WFH di kalangan ASN per 1 April 2026, menurutnya, merupakan langkah awal mengurangi beban biaya operasional pemerintah, terutama konsumsi BBM. Walau pun, kata Asto, persentasenya tidak signifikan. Namun setidaknya, ia membaca, ini menunjukan bahwa pemerintah sudah mulai mengencangkan ikat pinggang.
“Arah dari langkah awal ini kemungkinan pahitnya pemerintah akan mengambil dua pilihan pahit. Yakni, memangkas anggaran minimal 25 persen atau tranfer ke daerah ditunda di APBN Perubahan 2026. Maka itu, kemungkinan kondisi pahit bagi daerah harus diantisipasi dari sekarang,” wanti-wanti Asto.
Apa yang kini dilakukan Pemkab Karawang dengan menyiapkan sejumlah skema penghematan BBM, Asto memberikan apresiasi positif, apalagi Sekda Asep Aang Rahmatullah dan Bupati Aep Syaepuloh serta sejumlah pejabat lainnya sudah mengawali dengan naik sepeda motor ke kantor dinasnya, awal April 2026.
“Tidak cukup sampai di situ. Sebaiknya Pemkab Karawang pun menghentikan pula sementara kegiatan-kegiatan seremonial yang outcome atau output-nya tidak langsung ke peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, bupati juga perlu membentuk tim untuk mendeteksi skala prioritas pembangunan dari RPJMD bila APBD harus dievaluasi ulang. Tim ini di bawah tanggungjawab pemda,” seru Asto. (tik)