KARAWANG, TAKtik – Untuk saat ini kunjungan kerja (kunker) DPRD Karawang ke luar provinsi dengan menggunakan pesawat terbang bisa jadi ditunda. Pasalnya harga tiket moda transportasi tersebut mengalami kenaikan.
Sedangkan pagu harga tiket pesawat yang telah ditetapkan di APBD Karawang 2026, kata Sekretaris DPRD Dwi Susilo, Rp 3,2 juta per orang anggota dewan. Itu pun dikurangi lagi 20 persen berdasarkan Surat Edaran Bupati Aep Syaepuloh dalam rangka efisiensi atau penghematan biaya perjalanan dinas.
“Sampai hari ini kami sebenarnya belum mendapatkan informasi resmi terkait penyesuaian tarif pesawat dari dampak kenaikan harga avtur (BBM pesawat). Namun jika benar itu terjadi (kenaikan tiket pesawat), tidak mungkin pagu tarif yang telah ditetapkan dikoreksi lagi,” ujar Dwi, Rabu siang (8/4/2026).
Solusinya, sambung Dwi, dimungkinkan mengganti daerah tujuan kunker yang bisa dijangkau dengan kendaraan darat. Namun demikian, tandas Dwi, yang berhak memutuskan tujuan kunker adalah Pimpinan DPRD atau para Pimpinan AKD (Alat Kelengkapan Dewan). “Numenklatur di Setwan hanya luar provinsi darat (mobil) dan luar provinsi udara (pesawat),” jelasnya.
Untuk kunker tahun 2026, sebut Dwi, alokasi tiket cuma buat 4 pesawat. “Itu pun belum tentu dipakai semua karena daerah tujuan kunker fleksibel, tergantung situasi yang dibahas. Artinya, kalau tujuannya gak cocok atau tujuannya cocok tapi harga tiket pesawatnya gak masuk, ya gak bisa berangkat,” urainya lagi.
Terkait ini, di antara Pimpinan DPRD Karawang belum ada yang bisa dimintai pendapatnya. Ketua H. Endang Sodikin mengabarkan bahwa dirinya sedang memimpin rapat tanpa menjelaskan apa yang dibahas dalam rapat tersebut.
Dikabarkan di berbagai media nasional, dampak dari kondisi perang di Timur Tengah antara AS, Israel dengan Iran, harga avtur mengalami lonjakan di pasar global. Imbasnya, harga tiket pesawat pun terdongkrak. Pemerintah Indonesia sendiri untuk penerbangan domestik menjaga kenaikan harga tiket pesawat antara 9 hingga 13 persen. (tik)
