KARAWANG, TAKtik – SDM (Sumber Daya Manusia) di sejumlah OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) Karawang dinilai belum siap dalam proses pengadaan barang dan jasa saat ada sistem baru yang dibuat Pemerintah Pusat.
Penilaian tersebut juga disampaikan anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Karawang, Natala Sumedha. “Saat kami undang mereka, terutama dari Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) maupun Barjas, mereka mengakui keterlambatan proses pelaksanaan proyek-proyek yang ditanganinya karena ada sistem baru itu,” ungkapnya, Rabu malam (2/8/2023).
Rapat khusus pada Selasa malam (1/8/2023) hingga dinihari atau berakhir sekitar pukul 02.30 WIB, kata Natala, Banggar DPRD ingin memperjelas penyebab leletnya para OPD di Pemkab Karawang dalam menyerap anggaran yang dikelolanya. Karena data yang diterima legislatif, tandas Natala, sampai akhir Juli 2023 pun tetap belum tembus 50 persen
“Sistem baru seperti halnya e-katalog, sebenarnya oleh Pemerintah Pusat telah disosialisasikan sejak akhir tahun kemarin (2022). Harusnya mereka sudah paham. Bukan hanya itu, ini juga proyek-proyek yang mesti lelang, Barjas (LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik) lamban melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya,” kata Natala.
Oleh karenanya, Natala pertegas kembali, problem di OPD Pemkab Karawang sedang terjadi ketidaksiapan SDM untuk mengikuti sistem baru berdasarkan teknologi yang terus berkembang. Saran Banggar, sebut Natala, keberadaan SDM tersebut harus dievaluasi.
Bila perlu rotasi. Diyakininya, masih ada ASN yang punya kemampuan, terutama dari kalangan ASN muda. “BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia) kami harapkan tupoksinya berjalan sebagaimana mestinya. Jangan mempertimbangkan ‘selera’ politik, tapi lebih kearah profesionalitas,” serunya. (tik)
