KARAWANG, TAKtik – Selain mendapat reaksi protes dari peserta lelang proyek pembangunan 5 unit puskesmas, Dinas Kesehatan (Dinkes) Karawang dikabarkan minor pula terkait dana kapitasi.
Berawal munculnya ocehan, bahwa dana kapitasi sampai ke beberapa puskesmas di daerah ini dibilang tidak utuh sebagaimana yang telah dikucurkan Pemerintah Pusat. “Dana itu dipotong 10 persen. Katanya sih untuk kegiatan akreditasi puskesmas. Karena hingga kini setahu saya ada sembilan puskesmas yang sudah akreditasi,” celetuk seorang PNS fungsional di salah satu puskesmas yang meminta namanya tidak ditulis.
Namun pengakuan berbeda dikemukakan Kepala Puskesmas Ciampel, Asep Suryana. Kata dia, puskesmasnya tetap menerima utuh dana kapitasi tersebut. Ia juga yakin, tidak pernah ada potongan terhadap dana yang pemanfaatannya buat jasa dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
Sama halnya pernyataan Ketua Forum Puskesmas, Nana Padiana. Ia malah belum mengetahui persis mengenai potongan dana kapitasi, apalagi jika alasannya untuk biaya akreditasi yang tidak disiapkan Dinkes. “Memang ada beberapa anggota kami yang mengeluh soal itu (pemotongan dana kapitasi buat akreditasi). Tapi saya belum tahu kebenaran mengenai hal ini,” ujarnya.
Kemunculan kabar minor tersebut tak urung memancing reaksi Ketua Komisi D DPRD Karawang, Fendi Anwar. Menurutnya, jika benar ada pemotongan dana kapitasi dengan alasan apapun, tidak lantas bisa ditolerir.
“Kami akan coba undang nanti mereka (jajaran Dinkes dan Puskesmas) guna menjelaskan hal ini. Biar kita semua tahu alurnya seperti apa,” ujar legislator dari Partai Demokrat yang diketuai Cellica Nurrachadiana.
Sayangnya, hingga berita ini jelang diterbitkan (8/8/2017) sekitar pukul 22.50 WIB, TAKtik belum memperoleh tanggapan dari pihak Dinkes. Dicoba kontak ke ponsel kepala dinasnya, dr. Yuska Yasin, kendati bernada aktif, tidak diangkat. Begitu pula pesan singkat SMS, belum juga ada balasan. (tim/tik)
