KARAWANG, TAKtik – Anggota Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Tahun Anggaran 2017, Nurlela Saripin, merasa yakin pemerintahan Cellica Nurrachadiana-Ahmad ‘Jimmy’ Zamakhsari tidak akan mampu merealisasikan seluruh visi misinya sebagaimana tercantum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Karawang hingga tahun 2021.
“Saya sangat pesimis RPJMD bisa tercapai 2021. Bahkan saya yakin itu. Makanya saya ingatkan mereka berdua (Cellica-Jimmy), cobalah dengar dan segera aplikasikan apa yang menjadi catatan atau rekomendasi DPRD, terutama hasil Pansus LKPJ ini nanti. Dari beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang sudah kami panggil hearing, realisasi dari program kerjanya terkesan kurang kontrol,” kata Nurlela kepada TAKtik di tengah rehat rapat pansusnya, Rabu siang (4/4/2018).
Ia baca di LKPJ tahun 2017 yang kini sedang dalam pembahasan pansus, tidak ada progres signifikan. Ia menyatakan prihatin tatkala pendapatan selama tahun anggaran 2017 sampai jeblok. Dari satu contoh program di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan saja, Nurlela menyebut, tujuh destinasi wisata yang dibanggakannya sebagai obyek wisata spektakuler, pada kenyataannya tak mampu berbuat banyak untuk menjadi bagian dari mesin PAD (Pendapatan Asli Daerah).
“Saya dengar bakal ada revisi RPJMD. Kalau benar seperti itu, ini bisa jadi bupati dan wakil bupati kita sedang tidak percaya diri lagi terhadap kemampuannya untuk merealisasikan apa yang sebelumnya sudah diprogramkannya. Ini pula maknanya sebuah penyadaran diri. Saya katakan lagi, kendalanya ada di OPD-OPD yang tidak terlalu kerja keras dalam mengimbangi RPJMD tersebut. Tidak ada yang fokus. Kita malu jika RPJMD yang menjadi harapan masyarakat untuk kemajuan Karawang tidak tercapai,” sesal Nurlela.
Selain itu, memasuki tahun anggaran 2018 yang diawali dengan kemunculan kabar mengenai disharmonisnya Cellica-Zimmy, ketua Fraksi BNN (Bintang Nurani NasDem) di DPRD Karawang ini juga menilai, menjadi sinyal kurang baik terhadap keberlangsungan pemerintahan daerah ini saat seharusnya segera melakukan lompatan-lompatan realisasi pembangunan. Nurlela menyebut, sudah melewati triwulan pertama 2018 belum juga ada kegiatan. Padahal APBD tahun ini telah disahkan tepat waktu sesuai tahun anggaran berjalan.
“Pebruari kemarin seharusnya sudah running dari program yang dianggarkan 2018. Ini jadi indikasi lagi keterlambatan. Haruskah kita mengulang kembali penyerapan tahun anggaran 2017 yang kedodoran? Tahun politik 2018 jangan sampai melupakan tugas utama kita melayani rakyat dengan mengimplementasikan semua janji-janji politik saat Pilkada Karawang 2005. Ayo masih ada waktu untuk berbuat. Ingat, LKPJ 2017 banyak catatan yang akan kami sampaikan kepada bupati-wakil bupati dan jajarannya di eksekutif,” wanti-wanti Nurlela. (tik)
