KARAWANG, TAKtik – Bupati Cellica Nurrachadiana harus melakukan pressure atau tekanan kepada semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah) agar lebih optimal. Karena memasuki tahun anggaran 2018 beban belanja bertambah signifikan.
Hal itu diingatkan Ketua Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Tahun Anggaran 2017, Danu Hamidi, usai menggelar rapat pansusnya dengan kalangan OPD di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu sore (4/4/2018). Ia tidak ingin jebloknya pendapatan tahun kemarin kembali terulang. Dan beban hutang pemkab kepada pihak ketiga dari sejumlah proyek APBD yang nyeberang ke tahun ini wajib dianggarkan pada anggaran perubahan.
“Ini artinya, selain program lanjutan dari tahapan realisasi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang tidak butuh kecil pembiayaannya, kini harus ditambah beban hutang yang mesti dilunasi. Tahun 2017 saja antara beban belanja dengan pendapatan nyaris tidak seimbang, apalagi sekarang di saat ada beban baru. Jangan sampai loss lagi keseimbangan kas kita. Makanya, OPD penghasil PAD kudu di-push atau dipressure,” wanti-wanti Danu.
Kondisi kemarin, ia ungkap, di belanja pegawai saja sampai ada kelebihan hingga Rp 4 miliar di satu OPD. Yakni, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Dari estimasi belanja ini Rp 11 miliar, realisaainya hanya Rp 7 miliar. Padahal, Danu katakan, untuk belanja pegawai paling mudah dihitung kebutuhannya berdasarkan jumlah pegawai yang dimiliki OPD bersangkutan. Ia merasa tidak habis pikir jika hal seperti ini saja sampai luput dari perhitungan matang.
“Belum lagi serapan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang diberikan pemerintah pusat. Di Disperidag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) ada DAK Rp 6,5 miliar tidak terbelanjakan. Sedangkan itu peruntukan membangun pasar kecil dan resi gudang. Ironisnya, ini hanya terbentur aset. Di mana pemkab kita belum menyiapkan kebutuhan tanahnya buat membangun kedua proyek tersebut. Lagi-lagi persiapan yang tidak matang. Mereka sekadar mengikuti programnya saja,” sesal Danu.
Begitu halnya program Dinas Sosial yang didanai APBD, Danu menilai, cuma sebatas kegiatan sesaat tapi berkesinambungan tanpa berdampak positif terhadap perubahan dari sasaran programnya. Danu menyontohkan kegiatan pembinaan penyandang sosial. Setiap tahun rutin dilakukan, namun tetap saja para pengemis jalanan, pengamen, sampai ke pekerja seks komersial yang tertangkap razia dan dibina, kenyataan di lapangan tetap marak dengan pelaku yang di antaranya sama.
“Di mana manfaat dari program itu? Ini juga yang menjadi catatan kami di Pansus LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2017. Apabila kita tidak mau melakukan perbaikan atau perubahan program kearah efektifitas dan efisiensi anggaran, bagaimana mau menyeimbangkan beban belanja dengan pendapatan? Bahkan justru jika terus begini, selain kita akan selalu kelimpungan oleh ancaman defisit anggaran, di sisi lain besarnya beban APBD banyak yang kurang tepat sasaran,” urai Danu. (tik)
