KARAWANG, TAKtik – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang belum bisa memastikan pelaksanaan rekrutmen bagi para honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Karena hingga kini, kata Kepala BKPSDM Asep Aang Rahmatullah, kebijakan pemerintah pusat lebih fokus ke rencana seleksi CPNS. “Sebelumnya kita di daerah harus menyiapkan rekrutmen P3K pada Oktober ini (2019). Tapi perkembangan berikutnya pusat akan mendahulukan seleksi CPNS,” ungkapnya, Sabtu (5/10/2019).
Kebijakan pusat yang berubah-ubah itu membuat pihaknya di daerah menjadi sasaran protes dari kalangan tenaga honorer yang masuk kategori II. Janji untuk mengangkat mereka pada tahap pertama di anggaran perubahan 2019 ternyata tidak bisa dilakukan akibat terkendala oleh juklak/juknis dari pusat yang belum tersedia.
Alhasil, malalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) usulan penyediaan anggaran di RAPBD murni 2019 peruntukan seleksi P3K telah disampaikan ke Badan Anggaran DPRD. Dengan kondisi begini, Aang sulit pungkiri, bakal kena coret lagi seiring belum jelasnya kebijakan pusat terkait hal ini.
Yang sekarang diminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), kutif Aang, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam tahun 2019 dan 2020 untuk pelaksanaan seleksi CPNS.
Berdasar surat Kemenpan RB Nomor B/1007/S.SM.01.00/2019 tertanggal 1 Oktober 2019, alokasi anggaran buat seleksi CPNS yang dibebankan ke APBD itu peruntukan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, termasuk integrasi nilai SKD dan SKB, selain penyediaan infrastruktur pendukung pelaksanaan seleksi CPNS.
“Kita tetap mengajukan usulan kebutuhan CPNS sebanyak 500-an orang. Formasinya, 70 persen bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar. Serta 30 persennya lagi tenaga teknis lainnya. Sedangkan kita di Karawang menurut by data punya 2.196 orang tenaga honorer eks K-II. Adapun hasil monev (monitoring dan evaluasi) ada 1.776 orang,” beber Aang yang baru saja mendapat penghargaan dari Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara sebagai juara kategori pelayanan pengadaan PNS. (tik)
