KARAWANG, TAKtik – Usai Bupati Cellica Nurrachadiana dan rombongan dari Disdik Pora dan Disparbud pulang dari Jepang yang dikabarkan membawa misi kebudayaan, ternyata menyisakan polemik terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas tersebut.
Ini mencuat saat pihak Komite SMP Negeri 1 Karawang meminta Kejaksaan Negeri di sini berani mengusut kebenaran adanya dugaan aliran dana APBD yang disebut-sebut hingga Rp 1 miliar buat ongkos kalangan pejabat yang turut serta dalam rombongan, termasuk membiayai keberangkatan tim angklung sekolahnya ke negeri sakura.
“Setahu kami, tim angklung SMPN 1 Karawang berangkat ke Jepang itu menggunakan anggaran pribadi masing-masing siswa. Karena kegiatan tersebut menjadi bagian dari kegiatan internal sekolah. Kalau kemudian muncul kabar bahwa ada dana APBD yang mem-back up sampai katanya Rp 1 miliar, ini yang mesti diusut kebenarannya. Kami tidak berharap ada duplikasi anggaran,” ungkap Sekretaris Komite SMPN 1 Karawang, Asep Agustian.
Dia pertegas, kegiatan memperkenalkan musik tradisional angklung ke publik Jepang di negaranya itu telah lama direncanakannya dengan persetujuan para orang tua siswa bersama Komite Sekolah. Kesepakatan yang diambil, Asep katakan, seluruh kebutuhan biaya ditanggung masing-masing alias rereoangan. “Kami berangkat ke Jepang atas biaya sendiri. Bukan dari anggaran pemerintah,” tandasnya.
Saat hal ini hendak dikonfirmasi tim TAKtik ke bupati via ponselnya, Rabu sore (29/11/2017), ajudannya Nadya, mengabarkan, jika atasannya itu sedang sibuk kegiatan dinas di Manggungjaya Cilamaya. (tim/tik)
