KARAWANG, TAKtik – Belum dimunculkannya alokasi bantuan sarana keagamaan di Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk RAPBD Murni Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2019, membuat Partai Golkar di daerah ini langsung menggeliat.
“Kami sangat kecewa dengan apa yang dikemukakan Bupati Cellica Nurrachadiana saat menyampaikan nota pengantar rancangan KUA-PPAS 2019 di rapat paripurna DPRD Karawang, Rabu itu (25/7/2018). Karena di sana ada poin alokasi bantuan sarana keagamaan di belanja tidak langsung yang belum mencantumkan angka nominalnya. Padahal ini penting, mengingat masih sangat banyak masjid maupun musholla di Karawang butuh uluran tangan pemerintah daerah,” sesal Ketua DPD Partai Golkar Karawang, Sukur Mulyono, Sabtu malam (28/7/2018).
Selanjutnya, ia telah memerintahkan seluruh anggota fraksinya di DPRD agar fokus mempertanyakan dan mengawal keberpihakan pemerintahan Cellica-Jimmy terhadap pembangunan sarana keagamaan tersebut. Bahkan kepada kader parpolnya yang berada di Badan Anggaran (Banggar) telah dimintanya pula untuk bisa memunculkan numenklatur pada APBD Murni Karawang Tahun Anggaran 2019 itu. Termasuk nanti dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2018 yang biasanya setelah KUA-PPAS Murni 2019 tuntas.
“Partai Golkar tidak mau main-main. Kami concern betul terhadap pembangunan keagamaan dimulai dengan keberadaan sarananya yang lebih representatif. Sulit dipungkiri, sudah lama saudara-saudara kita di hampir semua pelosok kesulitan membangun masjid maupun musholla hanya karena faktor biaya. Bahkan tidak sedikit yang terpaksa meminta sumbangan di jalan-jalan hingga ada pula yang keliling perkampungan. Apa tidak miris melihat kondisi demikian? Kami berharap Cellica-Jimmy punya kepedulian yang tinggi terhadap hal ini dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerahnya,” tandas Mulyono mengingatkan.
Dalam nota pengantar rancangan KUA-PPAS 2019 tersebut di rapat paripurna DPRD, waktu itu (25 Juli 2018), Cellica menyampaikan, bahwa untuk anggaran belanja tahun depan Pemkab Karawang merencanakan angka di posisi Rp 3,763 trilyun. Yang diarahkan kepada belanja tidak langsung dari total proyeksi Rp 1,843 trilyun, di antaranya meliputi belanja pegawai dengan memperhatikan acress 2,5 persen, sehingga menjadi Rp 1,210 trilyun. Termasuk belanja hibah Rp 32,521 milyar, bantuan sosial Rp 28,541 milyar. Sedangkan alokasi bantuan sarana keagamaan belum dimunculkan angkanya. Cellica beralasan, masih menunggu hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis. (tik)
