KARAWANG, TAKtik – Dari perubahan anggaran belanja daerah tahun 2018 yang direncanakan bertambah Rp 103,4 miliar, atau sekitar 2,23 persen dari semula Rp 4,6 triliun menjadi Rp 4,7 triliun, Bupati Cellica Nurrachadiana memberikan sinyal kepada DPRD Karawang, bahwa alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Pilkades di 67 desa pada 11 Nopember tahun ini tetap menjadi salah satu prioritas APBD Perubahan 2018.
“Kebijakan perubahan belanja daerah kita di tahun sekarang, salah satunya, penyelenggaraan Pilkades serentak, selain pemenuhan kewajiban hutang konstruksi. Di sisi lain, kita lakukan juga reposisi antar kegiatan. Kebijakan belanja ini didasari oleh kenaikan pendapatan yang hanya naik 0,15 persen. Karena tahun 2018 tidak ada perubahan APBN, serta belum adanya kepastian pelaksanaan perubahan APBD Provinsi Jawa Barat,” jelas Bupati Cellica Nurrachadiana di hadapan rapat paripurna DPRD saat menyampaikan nota pengantar Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2018, Senin sore (20/8/2018).
Dari sisi pendapatan, ia proyeksikan anggaran yang masuk ke kas daerah pada APBD Perubahan 2018 naik Rp 6,3 miliar atau sekitar 0,15 persen dari anggaran murni sebesar Rp 4,371 triliun menjadi Rp 4,377 triliun. Sumbernya diperoleh dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang penambahannya Rp 3,6 miliar. Termasuk dari lain-lain pendapatan yang sah, Cellica menyebut, juga naik Rp 22,3 miliar atau 2,37 persen. Menurutnya, ini didapat dari kurang salur bagi hasil provinsi yang semula Rp 942,6 miliar menjadi Rp 964,9 miliar. Kendati sumber dari dana perimbangan berkurang Rp 19,6 miliar. Sebelumnya Karawang mendapatkan Rp 2,129 triliun, sekarang hanya Rp 2,110 triliun.
“Berkurangnya dana perimbangan yang diperoleh Karawang dikarenakan ada selisih dana bagi hasil cukai tembakau atau DBH CHT. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan APBD Perubahan 2018, memang diproyeksikan mengalami defisit Rp 60,5 miliar. Angka defisit ini belum dapat ditutup dengan pembayaran netto sebesar Rp 295,6 miliar. Sehingga masih menyisakan defisit tahun anggaran berjalan Rp 60,5 miliar. Untuk itu kami berharap, dalam proses pembahasan nanti dapat disepakati kebijakan pendapatan yang secara realistis mampu memenuhi kebutuhan belanja sesuai prinsip skala prioritas,” tandas Cellica. (tik)
