KARAWANG, TAKtik – Hingga tanggal 24 Agustus 2018 atau di bulan kedua pada triwulan ketiga tahun anggaran 2018, realisasi belanja Pemkab Karawang baru 39,43 persen. Angka nominalnya Rp 1,285 triliun dari target belanja sejumlah Rp 4,630 triliun.
Itupun untuk belanja langsung, terutama terkait pembangunan beberapa sektor kebutuhan rakyat seperti pelaksanaan perbaikan infrastruktur. Ini baru terbelanjakan Rp 771,799 miliar atau 30,85 persen dari yang disiapkan Rp 2,501 triliun. Jika dilihat per OPD (Organisasi Perangkat Daerah), lambannya realisasi belanja masih terlihat jelas.
Dikemukakan Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Karawang, Hadis Herdiana, kemampuan belanja Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) per 24 Agustus itu baru 22 persen atau Rp 191,502 miliar dari uang belanja langsung yang dikelolanya sebesar Rp 870,292 miliar.
Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) lebih besar dengan telah membelanjakan uangnya 48,08 persen atau Rp 64,856 miliar. Hanya saja, di APBD Murni 2018 OPD ini diberikan anggaran belanja Rp 134,897 miliar. Di posisi yang tak jauh beda realisasi penyerapan belanjanya, data yang disebut Hadis, adalah Disdik Pora (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga).
“Disdik Pora sudah merealisasikan belanjanya 49,18 persen atau Rp 620,142 miliar dari anggaran belanja yang dikelolanya Rp 1,360 triliun. Sedangkan Dinkes (Dinas Kesehatan) hanya 35,38 persen atau Rp 275,892 miliar dari yang tersedia Rp 779,740 miliar. Biasanya, rekan-rekan OPD ngebut mengajukan tagihan belanjanya itu menjelang akhir tahun anggaran berjalan atau di penghujung APBD Murni dan jelang APBD Perubahan,” buka Hadis di ruang kerjanya, Jum’at siang (31/8/2018).
Berbeda dengan belanja tidak langsung yang di dalamnya terdapat uang gaji Aparatur Sipil Negara berikut tunjangannya, selain alokasi dana hibah. Di sini malah telah terealisasi hingga 49,52 persen atau Rp 1,058 triliun dari alokasi yang tersedia Rp 2,128 triliun. Sedangkan realisasi pendapatan di APBD Murni 2018, Hadis katakan, baru di angka Rp 2,344 triliun atau 53,62 persen dari target Rp 4,3 triliun. (tik)
