KARAWANG, TAKtik – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdik Pora) menilai positif reaksi Partai Golkar Karawang terhadap lambannya Pemerintah Daerah dalam memperbaiki gedung-gedung SD dan SMP Negeri, terutama yang roboh akibat termakan usia.
“Kami rasa reaksi temen-temen dari Golkar melalui fraksinya di DPRD Karawang sangat wajar. Karena mereka menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya di dunia pendidikan. Yang lainnya, kami juga mohon ikut monitoring untuk memberikan masukan. Kemarin, ada dari junior-junior kita dari HMI dan GMNI datang berdiskusi tentang hal sama,” ujar Sekretaris Disdik Pora, Nandang Mulyana, Jum’at sore (7/9/2018).
Soal anggaran perbaikan bangunan sekolah yang rusak berat, sedang, dan ringan, Nandang kemukakan, dari DAK (Dana Alokasi Khusus) yang dikelola dinasnya pada tahun anggaran 2018 hanya ada Rp 37 miliar. Sedangkan yang bersumber dari APBD Karawang Rp 50 miliar yang digarap melalui Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). Sehingga totalnya mencapai Rp 87 miliar.
“Dana perbaikan sebesar itu memang belum cukup untuk merehab sekolah-sekolah yang rusak, terutama bangunan SD. Baru terpenuhi sepertiga persennya. Perhitungan kami, kita butuh sekitar Rp 300-an miliar. Sementara kemampuan APBD Karawang masih terbatas. Karena program prioritasnya juga ada buat sektor lain seperti infrastruktur jalan maupun kesehatan. Makanya di RAPBD Murni 2019 kami mengusulkan angka sama dengan yang didapat di APBD 2018,” papar Nandang.
Selain itu, ia berharap kepada para pengusaha, terutama di sektor industri, agar dana CSR mereka lebih diarahkan ke bantuan fisik rehab ruag kelas baru SD maupun SMP. Kekurangan dana di angka Rp 213 miliar-an, ia hitung, ketika satu pabrik mengalokasikan dana CSR Rp 70 jutaan dari sekitar 1700-an pabrik yang ada di Karawang, diyakininya, kebutuhan itu bisa terselesaikan. “Mohon ada dorongan dari semua pihak, tanpa terkecuali dari temen-temen di legislatif,” harapnya.
Di tempat terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Karawang, Sukur Mulyono, dalam rilisnya yang dikirim ke TAKtik menyampaikan kekecewaannya terhadap yang disebutnya pernyataan Wakil Bupati Ahmad ‘Jimmy’ Zamakhsari dalam menanggapi reaksi parpolnya yang berencana mendorong Fraksi Golkar di DPRD Karawang untuk menggunakan hak interpelasi terkait hal ini. “Kalau pak Jimmy mengancam anggota fraksi dari parpolnya bakal di PAW bila ikut kami, ya silahkan saja sebagai hak politik yang bersangkutan. Biar masyarakat nanti yang akan menilai,” ujarnya. (tik)
