KARAWANG, TAKtik – Kendati Pilkada atau pemilihan calon bupati/wakil bupati di Karawang akan digelar September 2020, namun KPU dan Bawaslu setempat sudah mulai mengajukan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan dari tahapan yang sedang dipersiapkannya.
“Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pelaksanaan pemilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Karawang adalah bulan September tahun 2020. Sedangkan tahapannya harus sudah dimulai sejak September 2019,” kata Ketua KPU Karawang, Miftah Farid, usai rapat bersama unsur terkait lainnya dalam mempersiapkan tahapan Pilkada tersebut di Gedung Singaperbangsa, Jumat sore (1/3/2019).
Langkah awal yang dibahas, Farid kemukakan, adalah pemaparan mengenai semua komponen yang dibutuhkan. Karena ini menyangkut kebutuhan biaya yang mesti dialokasikan pada APBD Karawang mulai di anggaran perubahan 2019. Menurutnya, estimasi kebutuhan pembiayaan untuk memulai tahapan Pilkada ini sudah harus diajukan ke Pemkab Karawang melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) pada April 2019 atau sebelum musrenbang provinsi digelar.
“Untuk sementara belum muncul angka kebutuhan anggaran yang mau diajukan. Kita harus hitung dulu dengan tiga komponen utama. Yaitu, jumlah pemilih, jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara), dan jumlah pasangan calon. Mengenai berapa estimasi jumlah TPS, ini erat kaitannya dengan jumlah hak pilih. Begitupun bakal ada berapa pasangan calon bupati-wakil bupati, irisan koalisinya sudah bisa kita perkirakan dari hasil Pemilu 2019,” tandas Farid.
Dijelaskan oleh Penjabat Sekda Samsuri, alokasi anggaran yang mesti disiapkan di APBD Perubahan 2019 baru untuk tahap awal dari tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Di antaranya, rekrutmen pelaksana dari mulai PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) maupun Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan). “Apakah mereka (KPU dan Bawaslu) akan merekrut ulang dari PPK serta Panwascam dari Pemilu 2019 atau seleksi lagi dari nol? Ini yang kami tunggu. Akhir Maret 2019, angka awal kebutuhan anggarannya harus sudah sampai ke kami di pemkab,” ujarnya. (tik)
