KARAWANG, TAKtik – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang berharap pihak eksekutif mampu mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Karena rencana pembiayaan di APBD Perubahan 2019 cukup besar.
“Salah satunya adalah proyek Pemda II yang butuh Rp 1,1 miliar lagi dari 1,9 miliar di APBD Murni 2019. Kalau tidak dicukupi sampai total Rp 3 miliar, proyek tersebut belum bisa digarap. Sayang jika kemudian alokasi anggaran yang sudah ada jadi masuk SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran),” ujar anggota Banggar Natala Sumedha, akhir pekan kemarin (13/7/2019).
Bahkan ia menghitung dari banyak agenda besar tahun depan, bahwa bakal ada lonjakan pembiayaan sekitar Rp 500 miliar yang harus disiapkan Pemkab Karawang pada APBD Murni 2020. Selain pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Pilkada, terdapat pula Pilkades serentak di bulan Pebruari 2020. Jika Badan Pendapatan Daerah dan para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lain tidak mampu menggenjot PAD, Natala khawatir, angka defisit cukup signifikan.
“Secara teori, beban APBD mendatang itu sangat berat buat kita. Bisa jadi kita tidak akan mampu menutupi defisit. Tapi pada prakteknya, kita sebenarnya masih punya solusi. Yaitu dengan menggenjot PAD bersamaan melakukan efisiensi. Makanya ke depan kita mesti berani merubah pola penganggaran ke arah lebih fokus. Tidak terlalu banyak yang digarap jika tak bakal tuntas, seperti halnya proyek Pemda II,” seru Natala. (tik)
