KARAWANG, TAKtik – Tingginya kebutuhan alokasi anggaran pada APBD Perubahan 2019 dan APBD Murni 2020 membuat Bupati Cellica Nurrachadiana turun tangan memimpin rapat pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (16/7/2019).
Kehadiran sekda baru Acep Jamhuri sebagai lokomotif TAPD menjadi tantangan pertama untuk menyelesaikan beban ini. Beban berat itu, tidak dipungkiri Cellica, di antaranya buat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Karawang 2020, dan pelaksanaan Pilkades serentak di tahun yang sama.
Beban anggaran lainnya, Cellica menyebut, kesiapan honor peruntukan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak) seperti yang diperintahkan Pemerintah Pusat dengan standar penggajian PNS eselon III/a. Termasuk menambah kenaikan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), terutama guru.
Belum lagi mempersiapkan alokasi anggaran tambahan terhadap beberapa proyek, salah satunya penyelesaian pembangunan gedung Pemda II. Hanya saja, hitung-hitungan lonjakan beban APBD Karawang ke depan versi Cellica sekitar Rp 350 miliar. Sedangkan versi Banggar (Badan Anggaran) DPRD, seperti sempat dikemukakan Natala Sumedha, adalah di angka Rp 500 miliar-an.
“Beban anggaran tahun mendatang cukup berat. Lonjakan ini baru pertama kali terjadi di Pemkab Karawang. Oleh karena itu, saya bersama jajaran harus segera mengambil langkah strategis agar tidak terjadi defisit terlalu dalam di tahun anggaran 2020 nanti,” aku Cellica.
Cellica merinci, kebutuhan Pilkada yang diusulkan mencapai Rp 150 miliar (lebih tinggi dari rincian sebelumnya di angka Rp 140 miliar). Untuk gaji P3K Rp 140 miliar. Sedangkan TPP tidak kurang dari Rp 90 miliar.
Saran dari Banggar DPRD agar pihaknya menggenjot PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan memangkas anggaran 13 persen di setiap SKPD dalam rangka efisiensi, menurutnya, itu di antara langkah solusi yang kini dilakukannya. “Tahun depan tidak ada lagi pembelian seragam dinas atau pembelian pakaian khusus pada acara-acara tertentu. Karena saat ini PAD kita masih berada di angka Rp 1,25 triliun,” ujarnya.
Kegiatan lain yang dibatasi, Cellica kemukakan pula, untuk sementara tidak ada lagi kegiatan dinas seperti rapat di hotel atau di luar daerah. Dia instruksikan agar semua SKPD lebih mengoptimalkan penggunaan gedung yang dimiliki Pemkab Karawang.
Namun yang berkaitan dengan kebutuhan publik, Cellica berjanji, seoptimal mungkin tidak akan memangkas alokasi anggarannya sebagaimana yang telah dicanangkan. “Munculnya defisit anggaran tanpa harus mengorbankan program-program strategis Pemkab Karawang,” tandasnya. (tim/tik)
