KARAWANG, TAKtik – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Karawang mulai intensif membangun komunikasi dengan anggota DPRD Jawa Barat maupun DPR RI dari daerah pemilihan yang di antaranya Karawang. Targetnya, bisa memperoleh tambahan pendapatan dana bagi hasil maupun dana perimbangan.
“Alhamdulillah kita telah dapat support dari mereka. Untuk sementara, angkanya lumayan juga. Minimal bisa menutup defisit yang diproyeksikan pada RAPBD 2020. Misalnya, biaya pelaksanaan pilkada yang menjadi tanggungjawab kita dapat tergantikan oleh naiknya dana bagi hasil dari provinsi dan dana perimbangan dari pusat buat memenuhi kebutuhan belanja pembangunan sesuai target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” ujar Ketua TAPD Karawang Acep Jamhuri, Jum’at (4/10/2019).
Selain fokus mengurangi beban belanja, Acep juga katakan, upaya meminimalisir defisit yang terus terulang adalah dengan melakukan langkah mengurangi belanja dinas. Yaitu menggunakan strategi belanja yang diatur melalui renja (rencana kerja). “Kita usahakan pemborosan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) seperti mamin (makan minum) hingga perjalanan dinas tiap bidang dikurangi,” bebernya sambil menyebutkan bahwa RPJMD telah diubah menjadi 24 target.
Acep yang baru menjabat sekda menjelaskan hal lain, bahwa Pemkab Karawang sedang menjajaki kerjasama antar daerah dengan Pemprov DKI Jakarta. Yang ditawarkan, beras dan transportasi, termasuk air hingga peternakan. Melalui BKSAD (Badan Kerjasama Antar Daerah) Jawa Barat, pihaknya sudah mengusulkan ke BKSAD DKI Jakarta agar bisa membuat regulasi untuk menjalin kerjasama tersebut.
“Sudah dua kali kita melakukan pertemuan di sana (Jakarta) atas seijin Gubernur Jabar. Karawang perlu mengikuti langkah yang telah dibangun Pemkot Bekasi, Pemkab Bekasi, dan Pemkab Cianjur. Selama ini mereka sudah mendapatkan pendapatan lain-lain yang sah dari Pemprov DKI, baik berupa kerjasama pengelolaan sampah sampai pertanian. Sedangkan produksi beras yang banyak dikonsumsi warga Jakarta, mayoritas dipenuhi oleh Karawang, bukan dari Lampung,” aku Acep.
Peluang yang bisa dikerjasamakan itu, sambungnya, Karawang memiliki potensi transportasi, air, dan peternakan selain hasil pertanian padi hingga bagi hasil dari pajak industri yang lebih banyak masuk DKI Jakarta karena badan usaha pabrik di Karawang kantor pusatnya di Ibu Kota RI. “Hasil kerjasama antar daerah yang selama ini diperoleh Pemkot Bekasi Rp 1 triliun, Pemkab Bekasi Rp 200 miliar lebih, serta Pemkab Cianjur Rp 100 miliaran. Hasilnya, dana itu diprogramkan mereka untuk konstruksi,” ungkapnya. (tik)
