KARAWANG, TAKtik – Mandeknya kegiatan proyek pembangunan infrastruktur di tengah pandemi covid-19 bukan hanya terjadi di Karawang, tapi juga di daerah-daerah lain di Jawa Barat bahkan Indonesia.
Salah satu di antara yang dikunjungi Komisi III DPRD Karawang adalah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat, Kamis (23/7/2029). Seperti kata ketua komisinya, H. Endang Sodikin, di pemkab ini anggaran infrastruktur maupun anggaran dinas juga direfocusing ke penanganan pengendalian covid-19.
“Sama halnya seperti di kita (Karawang), program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat belum berjalan pada APBD Murni 2020. Ini dampak dari pandemi covid-19 yang membuat arah kebijakan anggaran terkena refocusing,” ungkap Endang.
Selain itu, saat kunjungan kerja komisinya tersebut sempat dipertanyakan pula keberadaan Perda Penataan Garis Sempadan yang sudah dimiliki Kabupaten Bandung Barat. Endang beralasan, ini karena di antara rekan komisinya ada yang masuk pansus yang sedang menggodok raperda serupa, setidaknya untuk referensi. (tim/tik)
