KARAWANG, TAKtik – Pengisian jabatan eselon II yang kosong pada 14 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemkab Karawang tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Hal itu dikatakan Bupati Cellica Nurrachadiana kepada TAKtik usai mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo melalui Sidang Paripurna Istimewa DPRD Karawang, Selasa (16/8/2022).
“Surat permohonan persetujuan untuk menggelar open bidding (seleksi dan promosi jabatan publik secara terbuka) sudah saya ajukan ke KemenPAN RB. Karena itu (open bidding) harus ada syarat, termasuk juga camat sudah dimasukan (dimohonkan) ke Pemprov Jawa Barat sejak dua bulan lalu,” jelas Cellica.
Sedangkan suara dari Komisi I DPRD Karawang, seperti disampaikan Pipik Taufik Ismail, belum menerima tembusan secara resmi tentang pengajuan permohonan bupati tersebut. “Kapan surat itu diajukan, kami belum pernah tahu. Terkait ini, kami di Komisi I sudah cukup sering mengingatkan. Intinya, bupati tidak boleh membiarkan kekosongan pimpinan OPD apalagi sampai di 14 OPD,” tegasnya.
Ia sendiri selama rapat pembahasan anggaran di Banggar DPRD dengan Pimpinan OPD seringkali mengundang dinas yang berbeda tapi pejabatnya banyak orang-orang yang sama. Pipik menilai, bupati sebagai pemilik kebijakan tidak peka terhadap pentingnya pelayanan publik maupun penataan birokrasi yang profesional.
“Rangkap jabatan di OPD itu tidak efektif dan efisien. Saya yakin ASN kita di eselon III banyak yang hebat-hebat ko untuk dipromosikan naik jabatannya ke eselon II. Sekarang enyahkan berpikir politis deh. Jangan ragu mereka tidak loyal loh. Apalagi Cellica di Pilkada mendatang tidak bisa nyalon bupati lagi kan? Pertanyaan saya, apalagi yang jadi pertimbangan beliau?” seru Pipik.
Anggota Komisi I lainnya, Danu Hamidi, berencana bahwa pihaknya di legislatif akan memanggil BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia) apabila hingga akhir Agustus 2022 ini belum juga ada kepastian pengisian jabatan eselon II yang kosong di 14 OPD tersebut.
“Ya kita tunggu sampai akhir bulan ini. Apapun alasannya, kekosongan Pimpinan OPD yang dibiarkan cukup lama sangat sulit kami pahami. Ingat, kondisi ini berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja birokrasi yang berimbas pada pelayanan publik,” tandas Danu mengingatkan. (vins/tik)
