KARAWANG, TAKtik – Menyeruak kabar bahwa proyek-proyek pokir atau aspirasi anggota dan pimpinan DPRD Karawang yang mulai digarap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menyulut “protes” di kalangan mereka sendiri (legislator).
Katanya, proyek pokir itu diklaim pelaksana di lapangan tanpa “koordinasi”. Untuk memastikan kebenaran kabar ini, TAKtik berupaya konfirmasi ke beberapa pihak terkait. Salah seorang anggota DPRD, Dedi Sudrajat, saat dikontak via ponselnya, Kamis malam (25/8/2022) malah menyarankan TAKtik menghubungi rekannya dari Banggar (Badan Anggaran).
Dan jawaban anggota Banggar, Ahmad Rifa’i, juga merasa tidak tahu ada protes soal itu. “Saya lagi sakit. Ini baru dioperasi di RSUD Karawang,” ujarnya.
Hal sama dikatakan anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Abas Hadi Mulyana. “Saya tidak tahu. Ah gak ada itu. Cuma nanya mekanisme aja.”
Sedangkan Sekda Acep Jamhuri yang ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menjelaskan, “Katanya sih kemarin (orang) Dinas PUPR ditegur, tahu sama siapa. Mereka katanya mengadu ke bupati dan wakil bupati. Teu apal sih persisnya mah (kronologisnya)”.
Apa yang dikemukakan sekda dibenarkan oleh sumber TAKtik di Dinas PUPR. Diakuinya, pada Rabu malam (24/8/2022), beberapa saat sebelum rapat paripurna DPRD yang mengusulkan pergantian ketua dari Pendi Anwar ke Budianto digelar, protes atas pokir dewan itu sempat ditengahi bupati dan wakil bupati di ruang Forkopimda DPRD.
Guna meyakinkan akurasi kabar ini, TAKtik mencoba menghubungi Kabid SDA Dinas PUPR Dudi Rahmat Hidayat. Kata dia, “Awalnya ada yang minta data serapan. Bagi kita di Dinas PUPR ya hayu mangga. Sejak itu banyak yang pada datang ke dinas (PUPR) bawa data mengatasnamakan dewan. Tapi kita tidak tau dari mana mereka. Sepertinya ada yang memanfaatkan keadaan.” (vins/tik)
