KARAWANG, TAKtik – Dorongan DPRD Karawang melalui Komisi IV agar Pemadam Kebakaran atau Damkar menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tersendiri, terpisah dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), memang sudah saatnya.
Selain karena makin padatnya permukiman warga maupun pertumbuhan investasi industri yang berimbas pada sektor properti, daerah ini butuh pelayanan khusus dari pemkab setempat terhadap penanganan kebakaran yang kerap terjadi.
“Damkar yang selama ini berada di bawah BPBD harus makin dioptimalkan peran dan fungsinya. Maka perlu sokongan dana operasional yang sesuai kebutuhan. Tidak ada cara lain ya mesti jadi OPD tersendiri,” kata anggota Komisi IV Indriyani.
Dia juga menyebutkan, daerah tetangga seperti Subang dan Purwakarta sudah melakukannya. Apalagi Karawang sebagai daerah industri, menurutnya, kebutuhan terhadap kinerja dan profesionalitas Damkar makin dituntut. Bahkan dalam beberapa pekan terakhir, kasus kebakaran di permukiman penduduk maupun tempat usaha kerap terjadi.
“Kemarin kami ke Purwakarta, OPD Damkar di sana selalu mendapatkan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari kementerian, bahkan sudah menerima bantuan mobil tangga. Kalau di kita tetap begini, di bawah OPD lain, pemenuhan kebutuhan operasional belum bisa fokus. Bagaimana kita menyerap saprasnya dari pusat?” tandas Indriyani.
Selain itu, legislator tergolong senior di gedung wakil rakyat Karawang ini juga mengimbau kalangan pengusaha swasta agar sama-sama memperhatikan secara serius kelengkapan bangunan aktivitas usahanya dengan ketersediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam perijinan gedung. (na/tik)
