KARAWANG, TAKtik – Muhammadiyah Karawang tidak akan terganggu jika dijauhi oleh pihak-pihak yang terlalu politicking. Yang bikin sedih bagi Muhammadiyah hanyalah ditinggalkan ummat.
Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Majelis Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Karawang, Rahadian Nurdin, dalam rilisnya yang diterima TAKtik, Senin (14/8/2023). Pernyataannya ini menyikapi pemberitaan di TAKtik dan sejumlah media lain tentang batal hadirnya bupati maupun wakil bupati ke acara pengukuhan PDM Karawang, Minggu (13/8/2023).
“Jika ketidakhadirannya karena logika-logika politis, terus terang kami sangat menyayangkan, salah besar, keliru bersikap, dan itu over thinking. Sebaliknya, kalau alasan sedang ada giat resmi yang bentrok waktunya dengan undangan acara kami, kami cukup mafhum. Bukan masalah besar karena tidak mengurangi kekhidmatan acara,” tandas Rahadian.
Bagi yang selalu berpikir dan bersikap politis, siapapun mereka, Rahadian ingatkan, jangan sekalipun terbersit dalam pikiran mereka bahwa Muhammadiyah bisa diatur semaunya, apalagi menyeret ormas Islam ini ke pusaran konflik politik praktis. Bagi Muhammadiyah, Rahadian pertegas, kemenangan dalam pemilihan politik hanya bagian kecil dari ikhtiar mewujudkan cita-cita bersama.
“Muhammadiyah rumah bagi para pencerah. Setiap korelasi yang dibangun dengan para pihak harus didasari keseimbangan. Kami akan terus menjaga kultur dan nilai-nilai peradaban yang baik. Salah satunya melarang pengurus inti untuk terlibat di politik praktis. Tidak boleh rangkap jadi pengurus partai atau tim pemenangan pilkada,” beber rahadian.
Namun demikian, dikatakannya pula, Muhammadiyah tidak melarang kader-kadernya berkhidmat di parpol. Dengan catatan, sampai kapanpun Muhammadiyah secara organisasi tidak bisa diklaim sebagai milik partai atau calon kepala daerah tertentu. “Ini seyogyanya bisa dicerna oleh Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kontestasi pemilu dan pilkada,” serunya. (rls/tik)
