KARAWANG, TAKtik – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang kembali mengingatkan Bupati Cellica Nurrachadiana dan Wakil Bupati Aep Syaepulloh bahwa masih banyak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang minim kemampuannya dalam menyerap anggaran.
Hal itu disampaikan Banggar melalui Endang Sodikin saat menggelar rapat paripurna persetujuan RAPBD Perubahan 2023, Sabtu siang (30/9/2023). “Banggar merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi realisasi anggaran seluruh OPD yang realisasinya sampai dengan bulan Agustus 2023 masih di bawah 50 persen,” ungkapnya.
Apabila hal itu tetap dibiarkan tanpa koreksi, Banggar memerintahkan bupati agar OPD tersebut dikurangi pos belanjanya pada APBD tahun selanjutnya. OPD juga diingatkan Banggar agar bisa memilah dalam kegiatannya berdasarkan paket dan capaian RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemerintah daerah juga harus mampu berinovasi membuat strategi yang bisa mencapai target PAD (Pendapatan Asli Daerah) secara maksimal di berbagai sektor. Selain itu, Banggar minta kepada pemerintah daerah agar lebih cermat dalam menyusun kegiatan penganggarannya. Sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak teranggarkan,” urai Sodikin.
Di APBD Perubahan 2023, bupati bersama DPRD sepakat ada penambahan anggaran sebesar Rp 245,7 milyar dari APBD Murni pada tahun yang sama. Kendati di sektor pendapatan, terutama PAD, turun Rp 17,7 milyar. Yang naik dari pendapatan transfer sebesar Rp 263,4 milyar, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 9,5 milyar. (tik)
