KARAWANG, TAKtik – Ditanya mengenai menyeruaknya ‘persoalan’ di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Karawang, Dadang S. Muchtar selaku Dewan Kehormatan organisasi ini mengamini bahwa kegaduhan muncul sejak pergantian antar waktu sekretaris umum.
“Saya juga gak tahu sebenarnya siapa yang mau “dihajar” dari ribut-ribut ini hingga ada pemeriksaan di kepolisian Karawang. Pada dasarnya prinsip saya, kalo emang ada dugaan yang mengarah ke penyimpangan (pengelolaan keuangan KONI) dan faktanya kuat, proses saja secara hukum,” kata Dadang Muchtar, di Balong Center, Rabu sore (11/10/2023).
Informasi yang didengar mantan Bupati Karawang ini, isu yang dimunculkan mengenai pendistribusian dana untuk cabor (cabang olahraga). Walau pun, sebut Dadang Muchtar, dana yang diterima cabor sepatu roda tidak ada potongan alias diterima utuh.
“Kebetulan di antara pihak pertama yang diperiksa polisi adalah dari cabor sepatu roda. Bukan saya sebagai ketuanya yang dimintai keterangan, tapi dari binpres (pembinaan prestasi). Gak tau kalau cabor lainnya. Tanya saja ke mereka,” jelas Dadang Muchtar.
Diakuinya, Dewan Kehormatan KONI Karawang seperti dirinya tidak pernah diajak bicara oleh pengurus, terutama ketua umum,sekretaris umum maupun bendahara umum mengenai penggunaaan anggaran KONI yang bersumber dana hibah dari APBD Karawang.
“Itu kan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan. Prinsipnya kan begitu. Tapi, sekali lagi, apakah di sini yang diduga itu memang ada penyimpangan atau tidak, saya tidak tahu,” tandas Dadang Muchtar.
Lalu, siapa atau pihak mana yang menjadi motor penggerak kegaduhan di internal KONI Karawang jadi menggelinding? Sayang, Dadang Muchtar hanya membisiki TAKtik bahwa apa yang diketahuinya ini off the record (bukan untuk konsumsi berita). “Saya juga gak tahu persis kalau ternyata yang jadi sekum adalah Gunadi,” hanya ini yang boleh ditulis TAKtik dari pertanyaan tersebut.
Yang disesalkan Dadang Muchtar saat mulai menghangatnya rencana pergantian antar waktu sekreraris umum tidak segera dimediasi oleh bupati atau wakil bupati. “Atau karena emang Ketua Umum Sayuti Haris tidak meminta advis ke bupati dan wakil bupati?” tanyanya.
Hal lain yang disampaikan Dadang Muchtar, jumlah pengurus KONI Karawang terlalu banyak. Sedangkan yang tergolong aktif hanya sekitar 20 persen. “Kalau saya ngomong apa adanya kenapa begitu (bengkaknya kepengurusan), ya kamu juga tahu lah. Itu kan bisa dibaca orang-orangnya siapa dan darimana aja?” ujarnya sambil tersenyum. (tik)
