KARAWANG, TAKtik – Diresmikannya modeling budidaya ikan nila salin oleh Presiden Joko Widodo di Kecamatan Cilebar, Rabu, 8 Mei 2024, sebaiknya menjadi catatan penting bagi Pemkab Karawang.
Catatan penting tersebut, dimaksudkan oleh mantan anggota DPRD Karawang, Suyanto, agar bupati mengurungkan niat melebur Dinas Perikanan ke Dinas Pertanian sebagaimana yang saat ini raperdanya sedang digodok di legislatif.
“Sebaiknya pemkab makin fokus mengoptimalisasi perikanan maupun pertanian. Karena ruang lingkup garapan kedua dinas ini cukup banyak dan perlu terus digenjot dalam upaya ketersediaan pasokan pangan nasional,” kata Suyanto.
Meskipun pantai sudah menjadi kewenangan provinsi, sambung Suyanto, Pemkab Karawang jangan terfokus pada tangkap, tapi harus mulai fokus pada budidaya. Baik air tawar atau payau (tambak). Diketahuinya, potensi sumber daya alam pada sektor perikanan sangat besar.
“Maksimalkan budidaya dan pengolahan hasil. Terbukti Presiden Jokowi sampai datang ke Karawang untuk menggerakan kembali potensi budidaya perikanan. Apalagi kata presiden, permintaan pasar ikan nila di dunia mencapai 14,4 miliar US dollar atau Rp 230 triliun,” ujar Suyanto lagi sambil mengutif pernyataan presiden.
Sedangkan untuk OPD lain seperti Dinas Koperasi dan UKM yang mau dilebur menjadi satu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Suyanto setuju. Alasannya, saat ini peran Dinas Koperasi sebagai pembina dari Koperasi nyaris tidak kelihatan.
“Terbukti banyak koperasi hanya tinggal papan nama saja. Kalau pun ada yang tetap eksis justru kaum rentenir yang berkedok koperasi simpan pinjam,” tandas Suyanto. (tik)
