KARAWANG, TAKtik – Setelah kursi sekda definitif di daerah ini terisi, kalangan dari partai non parlemen Go Karawang sudah bisa menduga sosok yang sedang ‘dirancang’ untuk menjadi Pjs Bupati selama petahana Aep Syaepuloh cuti di masa kampanye Pilkada 2024.
“Sebenarnya sih kita berharap dugaan itu melenceng. Tapi berdasar pemetaan dari apa yang kami dengar, terutama selama proses pengisian kursi sekda, ada hal penting untuk jadi atensi kami agar Pilkada Karawang berjalan fair,” ungkap juru bicara Go Karawang Dedi Rustandi alias Derus tanpa menyebut sosok yang dimaksudkannya, Senin sore (9/9/2024).
Bukan sekadar klaim sudah terpenuhinya syarat dalam tahapan mutasi, rotasi dan pengisian jabatan di OPD tertentu sejak 19 Agustus 2024 maupun sampai dilantiknya sekda definitif pada 6 September 2024, menurut Derus saat menemui TAKtik, selama proses tersebut bergulir nyaris luput publikasi.
Sebagai mantan anggota DPRD Karawang yang baru lengser per 4 Agustus 2024, Derus mengaku paham jika saat ini Pemkab Karawang menggunakan merit sistem atau tidak lagi pakai open bidding. Tapi tidak lantas pihak BKPSDM maupun Tim Baperjakat tertutup pula memberikan informasi ke kalangan media.
“Dari waktu pelaksanaan uji kompetensi sampai nama-nama yang masuk di uji kompetensi itu apakah memang harus ditutup rapat? Beruntung kami masih bisa baca melalui pemberitaan TAKtik yang intens menggalinya. Termasuk saat rencana uji kompetensi tanggal 31 Agustus 2024 yang kemudian batal, ini nyaris luput dari pemberitaan media,” kata Derus.
Jika Pemkab Karawang merasa semua proses tahapan mutasi, rotasi dan pengisian jabatan itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanya Derus, kenapa mesti emoh dengan kritik?
“Malah sampai ke rencana pelantikan sekda definitif pun, setidaknya hingga H-1, terkesan ditutup-tutupi. Beruntung TAKtik memberitakannya walau media ini hanya mendapatkan kabar dari sumber non resmi tapi ternyata valid. Ada apa sih sebenarnya di balik itu semua?” heran Derus
Di antara alasan itulah, sebut Derus, pihaknya menyurati dan mendatangi kantor Kemendagri untuk meminta konfirmasi dari sumber resminya langsung terkait hal ini. Pihaknya berharap Pilkada Karawang 2024 berjalan fair dan adil tanpa ada politisasi ASN maupun pihak-pihak yang diharamkan berpolitik praktis. (tik)
