KARAWANG, TAKtik – Kegiatan para kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hingga camat se-Kabupaten Karawang di Chevilly Resort and Camp, Ciawi, Bogor untuk mengikuti Capacity Building menuai sorotan publik.
Tak urung sampai Ketua DPRD Karawang H. Endang Sodikin dan Sekretaris Komisi I di lembaga legislatif daerah ini, Khoerudin angkat bicara. Keduanya menilai bahwa kegiatan kalangan pejabat ASN itu momentumnya tidak tepat.
“Sebaiknya memang kalau mau dilakukan ya setelah pilkada. Karena kondisi di kalangan publik Karawang justru meragukan netralitas ASN di tengah petahana ikut menjadi calon bupati. Lagi pula apa esensi dan urgensinya kegiatan tersebut harus dilakukan mendekati pelaksanaan pilkada,” sesal Khoerudin dalam rilisnya yang diterima TAKtik, Jum’at malam (15/11/2024).
Pernyataan serupa juga dikemukakan Endang Sodikin atau biasa akrab dipanggil HES. Ia juga mengingatkan bahwa sebaiknya para pejabat Pemkab Karawang ini peka dan memahami sensitifitas publik di tengah mendekati hari pemilihan calon bupati-wakil bupati.
Dengan dipaksakannya kegiatan Capacity Building dua minggu jelang pilkada, Khoerudin mencurigai, jangan-jangan ada desain di balik kegiatan itu yang terselip rencana politik untuk meloloskan petahana.
“Dari materi acara, tercantum dalam lampiran surat yang beredar, saya memaknai label Capacity Building terkesan hanya sebagai cover atau cangkang saja. Jauh dari esensi dan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai. Tidak ada session pengayaan kemampuan, kecuali sambutan dan games. Maka wajar kalau publik curiga bermuatan politis,” nilai Khoerudin.
Selain itu, menurutnya pula, memilih kegiatan dinas di luar wilayah Kabupaten Karawang membuktikan bahwa mereka sebagai pejabat di daerah ini kurang peduli terhadap kehidupan bisnis hotel atau tempat wisata lokal. Secara tidak langsung, sebut Khoerudin, tidak turut membantu PAD (Pendapatan Asli Daerah) Karawang sendiri.
Khoerudin pun mempertanyakan, kenapa Pjs Bupati Teppy Wawan Dharmawan sampai mengijinkan kegiatan para pejabat Pemkab Karawang sampai ke luar daerah yang membuat publik curiga ada unsur politis. Padahal, tanya Khoerudin, berulang kali Pjs Bupati ini mengingatkan tentang netralitas ASN di pilkada.
Sayangnya, upaya TAKtik untuk meminta penjelasan dari Pjs Bupati Teppy via ponselnya sedang tidak aktif.
Menanggapi reaksi tersebut, Sekda Asep Aang Rahmatullah beralasan bahwa kegiatan Capasity Building adalah hasil kesepakatan antar pimpinan di Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) sejak satu bulan lalu. “Kami gak mungkin berani mencatut logo Forkopimda tanpa ijin pimpinan,” jelasnya.
Tidak hanya Asda, Kepala OPD, Kabag Setda dan para camat, kata Aang, seluruh unsur Forkopimda pun diundang seperti Ketua DPRD, Dandim, Kapolres dan Kajari. Hanya saja, diakuinya, mereka tidak ada yang ikut datang ke lokasi kegiatan.
“Rencana dari kegiatan ini sebulan sebelumnya itu sebetulnya berawal dari MCP (Monitoring Center for Prevention) Karawang tahun 2024 yang dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sama tindaklanjut hasil temuan BPK. Kenapa kami gelar sebelum pilkada? Kami kan dikejar target MCP yang per triwulan. Breakdown itu input-inputnya sekarang,” beber Aang.
Hasilnya, klaim Aang, per 15 November 2024 Pemkab Karawang jadi 73,87 sehingga kini ada di peringkat 15 kabupaten/kota di Jawa Barat dari sebelumnya berada di posisi terbawah. “Ini perlu khusus, dievaluasi setiap minggu. Kalau dicurigai sebagai kegiatan politis, dalam kondisi seperti sekarang begini gak mungkin saya sekonyol itu. Saya aja 14 tahun lagi pensiun dari ASN,” ujarnya. (tik)
