KARAWANG, TAKtik – Ata Subagja Dinata menyatakan bahwa dirinya sudah resmi mundur dari keanggotaannya di PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sejak 1 Februari 2025.
Hal itu dikatakannya ke TAKtik, Senin malam, 7 Juli 2025, menjawab kritik dari Asep Toha alias Asto di media ini. Sambil melampirkan PDF surat pengunduran dirinya, Ata mempertegas jika keikutsertaannya dalam seleksi calon Dewas (Dewan Pengawas) PD. Petrogas Persada tidak membawa rekomendasi parpol mana pun.
Bahkan, sambung Ata, dirinya juga tidak membawa ‘atribut’ jasa politik di Pilkada 2024. “Langkah saya ikut seleksi calon Dewas Petrogas semata-mata mengandalkan ilmu dan pengetuan saya mengenai BUMD ini. Saya bismillah kembali ke dunia profesional,” ungkapnya.
Ata juga mengaku diuji pengetahuan dan pemahamannya mengenai BUMD, terutama Petrogas Persada, saat sesi tes wawancara dengan Bupati. Turut hadir Wakil Bupati, Sekda, Asda II dan Kabag Ekonomi. Selama tes wawancara berlangsung, menurutnya, direkam, divideokan untuk bukti bahwa calon Dewas terpilih benar-benar berdasarkan pertimbangan profesionalitas.
“Jelas dan tegas di sini, tidak ada lagi kaitan saya dengan PKS sejak sebelum saya ikut daftar hingga lolos seleksi di Pansel. Saya pyur mengikuti seluruh tahapan seleksi adalah sebagai pribadi warga Kabupaten Karawang. Semua atribut PKS yang ada pada diri saya sudah resmi ditanggalkan,” tandas Ata.
Dipertegas oleh Sekretaris Bidang Pembinaan Wilayah VI Purwakarta, Karawang, Bekasi PKS Nanda Suhanda, hasil seleksi calon Dewas PD. Petrogas Persada yang belum lama dirilis Pansel (Panitia Seleksi) tak perlu diributkan.
“Yang penting profesional aja. Dan hasil dari Pansel itu pun belum tentu lolos diterima jadi Dewas. Hasil akhir dari penentu ada di tangan Bupati. Mundur sebagai anggota parpol, itu kan sudah pilihan pak Ata. Hak pribadi dia. Dan aturannya ikut di sana yang memang begitu” ujar Nanda.
Nanda pun balik mempertanyakan, kenapa keberadaan Dewas di Perumdam Tirta Tarum tidak pernah dipersoalkan. “Semua juga tahu kalau di Dewas PDAM (Perumdam) Tirta Tarum ada yang dikenal sebagai kader parpol. Tapi kan mereka sudah menyatakan mundur dari kepartaiannya. Apa bedanya dengan pak Ata,” tanyanya.
Nanda yang katanya ikut menggodok Perda pendirian PD. Petrogas Persada di masa dirinya jadi anggota DPRD Karawang turut menyoal kenapa di tengah keberadaan BUMD ini ‘sunyi’ tak ada upaya dari bupati sebelumnya untuk membenahi.
“Temen-temen di dewan (DPRD) juga gimana tuh fungsi kontrolnya? Apa selama itu tidak pernah ada rekomendasi temuan BPK? Lantas, kenapa diberesinnya lewat jalur hukum? Bukannya kita dapat WTP selama 10 kali berturut-turut? Aneh,” heran Nanda. (tik)
