KARAWANG, TAKtik – Agar kasus rasis terhadap orang Karawang tidak terus terulang terkait daya saing di pasar kerja, sudah saatnya Bupati Aep Syaepuloh tegas meminta pihak perusahaan industri secara obyektif membuka parameter calon karyawan yang dibutuhkannya.
“Pihak pengusaha tidak bisa begitu saja berapologi. Harus ada dasar ukuran dari parameter kebutuhan karyawan yang dibutuhkannya. Dari sinilah kemudian bupati atau Pemkab Karawang punya pegangan bahwa keahlian seperti apa calon karyawan yang dibutuhkan mereka (pengusaha),” kata Dadi Mulyadi dari LBH Cakra, Kamis malam (24/7/2025).
Selain itu, lanjut Dadi, pihak perusahaan pun harus diminta jujur menjelaskan di sisi mana letak kekurangan orang Karawang ketika tidak dinyatakan memenuhi syarat untuk direkrut. Apakah dari sisi psikotes, pengetahuan umum atau keahlian teknis dari yang diperlukan.
“Guna menjawab tantangan itu, pemerintah daerah fokus memberdayakan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) sebagai mitra strategis untuk meningkatkan daya saing. Yaitu dengan memberikan pelatihan soft skill maupun hard skill sesuai kebutuhan pasar kerja. Tutup celah dalih dari oknum pihak pengusaha kalau orang Karawang dianggap tidak mampu bekerja sesuai spesifikasi kebutuhannya,” seru Dadi.
Jika tantangan tersebut sudah bisa dilakukan Pemkab Karawang, Dadi yakin, tidak akan ada lagi alasan bagi pihak pengusaha menolak merekrut orang Karawang, apalagi ditarik ke persoalan rasis. “Kita bisa adu data kalau warga kita tidak diprioritaskan oleh mereka (oknum pihak perusahaan),” tandasnya.
Oleh karenanya, Dadi juga berharap, Pemkab Karawang tidak lagi merasa cukup hanya dengan menyediakan fasilitas Info Loker sebagai layanan informasi semata. Sudah saatnya pemerintah daerah hadir secara holistik (menyeluruh). Apalagi mengurangi pengangguran adalah salah satu di antara janji politik Aep-Maslani.
Seperti terjadi kembali saat ini, warga Karawang dibuat geram oleh pernyataan HRD PT. FCC berinisial OA yang berbau rasis. Hingga akhirnya sang HRD tersebut meminta maaf secara terbuka melalui keterangan pers di hadapan kalangan awak media.
Pengakuannya, sang oknum HRD itu merasa tidak berniat menyampaikan pernyataan yang bersifat mendiskreditkan warga Karawang. Diklaimnya pula, 69 persen pekerja di PT FCC Indonesia adalah warga asli Karawang. (ktr/tik)
