KARAWANG, TAKtik – Dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Perubahan APBD 2025, belum ada usulan program atau kegiatan menyangkut subsidi LKS (Lembar Kerja Siswa), apalagi untuk seragam sekolah.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Komisi IV DPRD Karawang Asep Syarifudin atau lebih dikenal dengan nama panggilan akrabnya Asep IB, Kamis sore, 24 Juli 2025. “Karena setiap pembahasan anggaran, baik di murni maupun perubahan, sebelumnya digodok dulu di masing-masing komisi terkait,” ujarnya.
Maka ketika menyikapi pertanyaan di kalangan publik terkait alokasi anggaran subsidi LKS maupun seragam sekolah, kata Asep IB yang juga anggota Banggar, bukan hanya di APBD Murni 2025 yang tidak tercover, di rencana anggaran perubaham tahun ini pun belum ada usulan dari eksekutif terkait hal itu.
“Apakah startingnya (dimulai) di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2030? Karena RPJMD ini belum diparipurnakan. Atau mau dimulai dari momentum sekarang (di APBD Perubahan 2025)? Tapi ya itu tadi, dalam KUA-PPAS Perubahan 2025 belum ada usulan itu,” ungkap Asep IB.
Ia sepakat, jika subsidi LKS menjadi kebutuhan prioritas, apalagi bagian dari janji politik Aep-Maslani saat Pilkada 2024, harus mulai dimasukan dalam usulan Perubahan Anggaran 2025. Subsidi ini pun, hemat Asep IB, harus diberikan kepada siswa dari orang tua atau keluarga tidak mampu secara ekonomi.
“Datanya tinggal divalidasi oleh Disdikpora dari data SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru). Di sini ada persentase siswa baru yang diterima di setiap sekolah negeri dari kalangan keluarga miskin. Sehingga subsidi itu tepat sasaran,” seru Asep IB.
Solusi lain di tengah alokasi anggaran subsidi LKS belum tersedia, Asep IB menyarankan bupati melalui Disdikpora agar Karawang mulai mengikuti daerah lain yang sudah menerapkan digitalisasi pendidikan. Yaitu, pengajaran berbasis aplikasi.
“Surabaya dan Magelang sudah menerapkan ini (digitalisasi pendidikan). Hanya memang, apakah SDM di lingkungan Disdikpora kita telah siap? Sebenarnya kata kuncinya ada di political will. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana membangun dunia pendidikan dengan inovasi dan kreatifitas dalam mengaplikasikan kurikulum,” tandas Asep IB.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Karawang Budgeting Control (KBC) Ricky Mulyana alias Joya sempat mengkritisi pernyataan Bupati Aep Syaepuloh yang mengancam akan memecat kepala sekolah yang kedapatan menjual LSK maupun seragam sekolah kepada para siswanya.
Joya yang dikenal bagian dari tim pendukung Aep-Maslani di Pilkada 2024, mengingatkan bupati agar pernyataan ancamannya itu mesti diimbangi dengan ketersediaan anggaran subsidi LKS maupun seragam sekolah di APBD Karawang. Dengan demikian, sebutnya, ada pembuktian keseriusan bupati dalam merealisasikan janji politiknya. (tik)
