KARAWANG, TAKtik – Sampai di triwulan ketiga tahun anggaran 2026, realisasi pendapatan Pemkab Karawang baru 73,15 persen atau Rp 3,8 triliun dari target yang dipatok Rp 5,2 triliun.
Sepertinya target itu sulit didapat karena di RAPBD Perubahan 2026 yang sudah diparipurnakan di DPRD Karawang, 30 September 2026, pendapatan dikurangi hingga Rp 58,6 milyar.
Dari seluruh realisasi pendapatan tersebut, berdasar data BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), PAD (Pendapatan Asli Daerah) baru tergali 74,24 persen atau Rp 1,8 triliun dari target Rp 2,4 triliun.
Begitu pun pendapatan transfer, persentasenya tak jauh beda walau angka nominal target berbeda. Yaitu di angka 72,22 persen atau Rp 1,9 triliun dari target Rp 2,6 triliun.
Sama halnya dari lain-lain pendapatan yang sah. Di sumber ini pun Pemkab Karawang baru memperoleh Rp 58,1 milyar atau 70,75 persen. Sedangkan targetnya di angka Rp 82,2 milyar.
Lalu, bagaimana dengan realisasi belanja? Data BPKAD juga merilis bahwa anggaran yang terserap masih 58,00 persen atau Rp 3,2 triliun dari alokasi di APBD Murni 2026 sebesar Rp 5,5 triliun.
Rinciannya, peruntukan belanja operasi yang dianggarkan Rp 4,4 triliun, realisasinya baru Rp 2,6 triliun atau 59,23 persen. Sedangkan buat belanja modal yang sudah dikucurkan Rp 188,9 milyar dari alokasi sebesar Rp 605,7 milyar. Persentasenya baru 31,19 persen.
Pos belanja lainnya, yaitu belanja tak terduga baru digunakan 1,62 persen atau Rp 421,1 juta dari alokasi yang disiapkan Rp 26 milyar lebih. Biasanya di pos belanja ini untuk meng-cover kebencanaan.
Terakhir untuk belanja transfer, dari angka alokasi Rp 469,8 milyar, realisasinya hingga per 30 September 2026 adalah yang paling tinggi di antara pos belanja lainnya. Yakni sampai di angka Rp 394,5 milyar atau 83,97 persen. (tik)