KARAWANG, TAKtik – Tidak dibenarkannya pengenaan pungutan parkir di area Stadion Singaperbangsa karena area itu merupakan fasilitas publik untuk berolahraga, seharusnya kebijakan serupa diberlakukan di seluruh rumah sakit di Karawang.
“Saya apresiasi ketegasan Bupati Aep Syaepuloh itu. Namun hal yang sama mestinya diberlakukan pula di seluruh rumah sakit. Mengingat rumah sakit adalah tempat masyarakat yang sedang tertimpa musibah,” respon Indriyani, Jum’at siang (20/11/2026).
Terutama di rumah sakit swasta, diketahui anggota DPRD Karawang periode 2014-2019 dan 2019-2024 dari Partai NasDem, tarif parkirnya bahkan lebih mahal dibanding tarif di area bisnis dan perdagangan.
“Kita memang harus menggali PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar-besarnya sesuai potensi yang ada, termasuk dari pajak parkir atau retribusi parkir. Namun selayaknya obyek dari PAD itu mempertimbangkan sisi kemanusiaan,” tutur Indriyani yang kini aktif di organisasi sosial.
Kalau area olahraga saja disterilkan dari pungutan parkir, Indriyani mengingatkan, mestikah area rumah sakit yang nota bene tempat masyarakat berduka tetap dibiarkan dikenakan pungutan parkir?
“Pemkab Karawang sebaiknya lebih bijaksana dan memperlihatkan rasa empati kepada masyarakat. Saya yakin PAD kita tidak akan berkurang signifikan dengan dibebaskannya pajak atau retribusi parkir dari semua rumah sakit yang ada di Karawang,” seru Indiyani.
Di sisi lain, menurutnya pula, area publik untuk sarana olahraga sama pentingnya dengan area rumah sakit tempat masyarakat berikhtiar sehat dari sakit yang sedang dideritanya. “Jangan lah mereka dibebani dengan pungutan parkir. Saya yakin Pak Bupati sangat bisa mengambil kebijakan yang simpatik ini,” tandasnya.
Apalagi, sambung Indriyani, selama ini masyarakat pembayar parkir tidak diberikan jaminan penggantian atas kendaraan maupun barang-barangnya jika hilang selama terparkir di area tersebut. “Apa coba manfaat yang didapat pembayar parkir?” sentilnya. (tik)



