KARAWANG, TAKtik – Entah kenapa, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka enggan mengomentari pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi alias KDM bahwa solusi banjir Karangligar adalah dengan merelokasi warganya.
Walau pun Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Citarum sudah mulai bergerak membangun proyek pintu dan pompa air penanggulangan banjir Karangligar tersebut.
Lalu, adakah “sesuatu” di balik solusi versi KDM untuk perkampungan yang aksesnya cukup dekat dengan gerbang tol Karawang Barat maupun stasiun kereta api cepat Whoosh?
Tawaran relokasi sempat pula digulirkan melalui tangan Kades Wadas Jujun kendati tak sedikit di antara warga terdampak banjir Karangligar tidak paham artinya. Dan Rieke alias Oneng pun lebih memilih buru-buru masuk mobilnya saat ditanya TAKtik mengenai solusi versi KDM tersebut.
Padahal, Rieke sempat mengajak warga terdampak banjir Karangligar agar alokasi anggaran pembangunan pintu dan pompa air pengendali banjir di desa ini tidak diefisiensi seperti halnya pembangungan bendungan Cijurai.
“Pak Presiden Prabowo Subianto, temen-temen di Komisi V DPR RI, Pak Purbaya (Menteri Keuangan) agar anggaran untuk bendungan Cibeet, Cijurai yang harusnya multiyears tahun ini (2026) dapat Rp 1 trilyun, Rp 34 milyar terlalu kejauhan,” ungkap Rieke saat mengunjungi korban banjir Karangligar, Sabtu siang (24/1/2026).
Namun Rieke melanjutkan ucapannya bahwa apa yang dikatakannya itu tidak untuk menyerang siapa pun. Dan usai menyampaikan narasi normatifnya di hadapan jurnalis, siang itu, Rieke seolah tak mendengar pertanyaan TAKtik terkait pernyataan KDM mengenai solusi relokasi di tengah pemerintah pusat sedang membangin proyek pengendali banjir Karangligar.
Walau sama-sama dari PDIP, anggota DPRD Jawa Barat Pipik Taufik Ismail sangat menyayangkan Pemerintah Pusat merelaksasi anggaran pembangunan Bendungan Cijurai yang saat ini mandeg. Padahal, menurutnya, bendungan itu sangat dibutuhkan dalam mengatur debit air Sungai Cibeet yang menjadi sumber banjir di antaranya di Karawang dan Bekasi. (tik)