KARAWANG, TAKtik – KADIN Indonesia serius bakal bentuk tim rekonsiliasi untuk menyelesaikan dualisme KADIN Jawa Barat.
“Hari itu (Selasa, 14 April 2026 atau H-1 Mukab-8 KADIN Karawang) Pak Nizar (Nizar Sungkar kubu hasil Muprov-8 Jabar di Bandung) dipanggil oleh KADIN Indonesia melalui surat resmi. Saya mendengar dan menyaksikan sendiri mengenai tim rekonsiliasi yang akan dibentuk itu,” ujar Wakil Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Karawang kubu Nizar, Ace Sudiar.
Dipertanyakannya, kalau KADIN Jabar dianggap selesai dengan adanya SK (Kepengurusan) dan lain-lain, kenapa kemudian KADIN Indonesia terakhir membentuk Tim Rekonsiliasi Jabar?
“Artinya (KADIN) Jabar ada persoalan belum diselesaikan. Logika paling sederhana, sesuatu yang sudah beres ngapain diberesin?” kata Ace kepada TAKtik, Jum’at sore (17/4/2026).
Dikemukakannya pula, konflik di internal KADIN tidak hanya terjadi di Jabar tapi muncul pula di Riau, Papua bahkan di Kalimantan Barat malah ada 3 muprov. Kondisi ini, sebut Ace, tidak lepas dari adanya konflik di tingkat nasional.
“KADIN Indonesia periode 2001-2026 yang dipimpin Arsjad Rasjid di-Munaslub-kan pada bulan September 2024 atau jelang Pilpres 2024. Alasannya, Arsjad dianggap melanggar AD/ART karena terbukti jadi tim pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres (ketua TPN Ganjar Pranowo-Mahpud MD). Sedangkan KADIN tidak boleh ikut berpolitik praktis,” beber Ace.
Hasil munaslub Anindya Bakrie terpilih menggantikan Arsjad walau tidak serta merta KADIN Indonesia menjadi satu. Kata Ace, kala itu Arsjad masih merasa ketua umumnya.
“Dari sini dimulainya dualisme di tubuh KADIN. Maka usai Pilpres 2024 dan setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI, ada penyatuan kembali KADIN Indonesia dengan diselenggarakannya Munas Persatuan atau Munas Konsolidasi. Hasilnya, Anindya tetap ketua umum dan Arsjad diakomodir sebagai ketua Dewan Pertimbangan,” urai Ace.
Situasi yang sempat menghangat di KADIN Indonesia itulah, kata Ace, melahirkan polemik atau polarisasi ke KADIN di beberapa provinsi hingga menjalar ke kabupaten/kota. Menurutnya, baik Arsjad maupun Anindya adalah orang-orang besar yang pengaruhnya sampai ke daerah-daerah.
“Adapun kondisi di KADIN Jabar sendiri, kami punya bukti siapa pendukung Munaslub bahkan pernah mengedarkan Surat Edaran yang tidak mengakui kepemimpinan hasil Munaslub. Saya kira di Jabar menjadi sangat politis. Padahal seharusnya KADIN ini kan bukan organisasi politis. Tapi kami kaum organisatoris tidak bergeming dengan persoalan itu,” ungkap Ace.
Oleh karenanya, diakui Ace, KADIN Jabar versi Muprov-8 Bandung (kubu Nizar Sungkar) pada akhirnya menyerahkan persoalan ini ke proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait Muprov-8 Bogor (kubu Almer Faiq Rusydi) dan di Pengadilan Negeri Bandung yang salah satunya mengenai SK kepengurusan.
“Kalau perdebatan di luar ruang persidangan, saya kira masing-masing punya dalil atau argumentasi dalam menerjemahkan AD/ART. Maka hasil putusan sidang diharapkan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan KADIN Indonesia. Atau bisa dituntaskan melalui Tim Rekonsiliasi,” pungkas Ace. (tik)