KARAWANG, TAKtik – Wacana untuk mengalih fungsikan lahan yang ada di wilayah Kecamatan Telukjambe Barat dan sebagian Kecamatan Ciampel bisa jadi bukan isapan jempol belaka.
Karena Pemkab Karawang melalui Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) telah menunjuk akademisi dari Institut Teknologi Bandung ((ITB) guna melakukan penelitian awal sebelum dibuatkan draft Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, menggantikan perda yang ada.
“Ini baru penelitian dulu. Belum sampai ke pembahasan. Ya kita tunggu bagaimana hasilnya. Pada prinsipnya, perubahan tata ruang kita arahnya kepada rencana strategis pembangunan nasional. Misal, mengakomodir area jalur kereta api cepat, bandara, sampai rencana PLTU di Cilamaya,” ujar Kepala Bapeda, Eka Sanatha, Selasa sore (20/6/2017).
Ditanya adakah kesamaan tim dari ITB tersebut dengan apa yang katanya diturunkan di Karangligar? “Walau sama-sama dari ITB, yang sedang mengkaji tata ruang berbeda. Kalau yang di Karangligar kan itu dibawa oleh Dinas Sosial,” kelitnya. Walaupun terkait wacana perubahan tata ruang wilayah Kabupaten Karawang, Eka termasuk yang sempat merespon positif jika kelak Karangligar menjadi bagian dari daerah perkampungan penduduk dan persawahan yang diubah fungsinya. Dengan catatan, bila sawah di wilayah ini tidak bisa diselamatkan lagi dari banjir rutin.
Dan di era Bapeda dipimpin Samsuri, wacana untuk mengalihfungsikan beberapa desa di wilayah Kecamatan Telukjambe Barat, tanpa terkecuali Telukjambe Timur, sudah menggelinding kendati masih di ruang terbatas. Hal ini sempat disentil kembali Samsuri saat memperkenalkan tim ITB yang kala itu sedang disiapkan meneliti kontur tanah di Karangligar, 12 April 2017, di aula Bapeda.
Adakah pula bencana banjir di Karangligar tanpa solusi adalah sikap pembiaran Pemkab Karawang agar perubahan rencana tata ruang memiliki alasan rasional? Apalagi tatkala tim peneliti yang turun semua dari ITB? “Ah ya bukan begitu lah. Rencana perubahan RTRW ini hanya semata terkait rencana strategis pembangunan nasional, termasuk peruntukan area pengembangan investasi,” bantah Eka. (vins)
