KARAWANG, TAKtik – Pesta HUT Kabupaten Karawang ke-384 yang dinikmati beberapa kalangan tertentu sudah usai. Walau masih ada pesta lain yang diklaim pemkab setempat seperti Karawang Creative Night III, namun gelaran yang digagas Asep Irawan tersebut, menurutnya, adalah hasil udunan masyarakat Karawang sendiri.
Ada yang lebih penting dari semua pesta yang puncaknya pada 14 September 2017 lalu. Yakni, pekerjaan rumah bagi duet Bupati Cellica Nurrachadiana-Wakil Bupati Ahmad ‘Jimmy’ Zamakhsari. Mulai dari mengatasi jumlah pengangguran yang terus bertambah, realisasi perbaikan jalan dan sarana publik lainnya, penataan kota dengan ketersediaan area ramah anak maupun hutan kota, hingga persoalan-persoalan lingkungan hidup di selatan Karawang dan perubahan tata ruang, berikut hal-hal lain yang menjadi sorotan publik.
Diakui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ahmad Suroto, hingga saat ini warga Karawang yang terserap pasar kerja di industri baru 37 persen dari 317 ribu pengangguran yang terdata di dinasnya. Sedangkan jumlah pelamar per tahun mencapai 37 ribu orang lebih dari formasi yang tersedia di seluruh kawasan dan zona industri hanya 24 ribu setiap tahunnya.
“Ini data yang tercover di Disnakertrans. Karena masih ada rekrutmen calon naker di luar data kami. Data lain bahwa warga ber-KTP Kabupaten Karawang yang telah mendapatkan pekerjaan di kawasan maupun zona industri totalnya sudah 20.150 orang. Kalau dipilah-pilah dengan warga pribumi Karawang, data kami mencatat, keberadaan warga pendatang yang terekrut pasar kerja jumlahnya masih di bawah,” klaim Suroto.
Mengenai lingkungan hidup, hingga kini terbilang belum ada kebijakan berarti, terutama terkait pertambangan batu kapur dan batu andesit di wilayah Kecamatan Pangkalan sampai Tegalwaru. Malah keberadaan Gunung Sirnalanggeng Loji sudah terlihat rusak di puncaknya akibat ditambang. Alhasil, bisa jadi memasuki musim kemarau seperti sekarang ada beberapa desa yang tak jauh dari pegunungan Karawang Selatan mulai kekurangan air.
Sebaliknya, bencana banjir yang kerap melanda di daerah hilirnya seperti di wilayah Kecamatan Telukjambe Barat saat musim penghujan, hingga kini Pemkab Karawang belum juga mampu memberikan solusi konkret, minimal bisa meminimalisir dampak dari banjir rutin tahunan. Malah justru pemkab lebih memilih hendak mengalihfungsikan zona hijau alias pertanian teknis menjadi non pertanian di area langganan banjir tersebut. Tak tanggung-tanggung, Kabid Penataan Ruang pada Dinas PUPR, Asep Hazar, sempat mengakui, perubahan tata ruang di wilayah ini hingga seluas 7000-an hektar.
Belum lagi kebijakan anggaran untuk dunia pendidikan dan kesehatan. Antara kebutuhan dengan kucuran subsidi yang diberikan kepada masyarakat masih pula banyak dikeluhkan. Dari sebagian catatan PR bagi Pemkab Karawang, pantaskah ada yang berpesta merayakan ulang tahun daerah ini tanpa banyak melibatkan rakyatnya sendiri? Kembali yang selalu tersisa adalah harapan. Harapan dengan lahirnya kebijakan-kebijakan bupati yang lebih berorientasi kepada kepentingan dan kebutuhan mayoritas rakyat Kabupaten Karawang. (tik)
