KARAWANG, TAKtik – Kelangkaan gas bersubsidi ukuran 3 kilogram alias gas melon yang seringkali terjadi, itu akibat data masyarakat yang berhak menerima subsidi ini belum dimutakhirkan lagi. Sedangkan jumlah keluarga sasaran gas melon setiap tahunnya terus bertambah.
Demikian dalih Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas). “Kuota gas elpiji yang disalurkan masih menggunakan data lama,” kelit Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Hiswana Migas, Eri Purnomohadi, di sela-sela Musawarah Cabang Hiswana Migas wilayah Purwakarta-Karawang, di Hotel Mercure Galuh Mas, Selasa pagi (12/12/2017).
Ia bahkan menuding, database penerima elpiji bersubsidi yang didapat dari Badan Pusat Statistik masih lemah. Alhasil, keberadaan gas melon yang disalurkan melalui pangkalan kerapkali kurang. Sedangkan tugas Hiswana Migas, Eri katakan, hanya mendistribusikan sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun urusan pengawasannya, Eri menyebut, itu ranah pemerintah daerah setempat.
Menurutnya lagi, sebaiknya pemkab punya inisiatif turun melakukan sidak ke jalur-jalur distribusi saat masyarakatnya kesulitan mendapatkan gas melon. Dan jika diketahui ada salah sasaran, Eri kemukakan, pemkab sendiri melalui SKPD terkait berkewajiban melakukan tindakan tegas. “Masyarakat kategori mampu seharusnya tidak lagi menggunakan elpiji bersubsidi. Mereka mesti segera beralih menggunakan elpiji nonsubsidi,” serunya.
Sedangkan Bupati Cellica Nurrachadiana mengklaim, kelangkaan gas melon di wilayah Kabupaten Karawang telah teratasi oleh aksi kegiatan operasi pasar. “Tak ada lagi kelangkaan. Kalau gas melon masih sulit didapat, camat setempat harus segera lapor saya. Untuk menghindari penyimpangan penyaluran, kami berencana meneribitkan kartu tanda penerima elpiji bersubsudi. Di luar itu, tidak bisa lagi membeli gas melon,” jelasnya. (tim/tik)
