KARAWANG, TAKtik – Aroma dugaan ‘calon titipan’ untuk menjadi direksi PDAM Tirta Tarum Karawang yang jadi sorotan beberapa kalangan di media sosial facebook, menurut mantan Dewan Pengawas perusahaan daerah milik pemkab ini, Ace Sudiar, merupakan hal wajar.
“Wajar saja kalau bupati selaku owner yang nota bene pejabat politik memiliki pertimbangan politis. Misalnya dengan mempertimbangkan masukan berbagai pihak, termasuk kemungkinan adanya ‘bisikan pesan’ dari parpol pendukungnya saat pilkada lalu. Karena politik ‘balas jasa’ bukan mustahil selalu ada di setiap rezim,” ucap Ace yang juga ketua Dewan Pembina Repdem Karawang.
Namun ia juga mengingatkan, apabila proses pergantian jajaran direksi PDAM dilakukan dengan mengeyahkan pertimbangan normatif dan profesionalitas, perusahaan plat merah ini akan tetap sulit berkembang. Apalagi di sisi lain, Ace mengamini pendapat umum, bahwa pengelolaan air bersih untuk memenuhi publik merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak.
“Kita masih ingat apa yang dikatakan Bupati Cellica Nurrachadiana saat turun ke kantor pusat PDAM Tirta Tarum beberapa waktu lalu. Di sana bupati mempertegas sikapnya, harus ada perbaikan pengelolaan PDAM di Karawang. Ini artinya, reformasi di tubuh PDAM kita sudah saatnya dilakukan. Hanya saja, tidak sekadar menyentuh di jajaran hilir. Justru yang paling penting dan vital adalah mereformasi PDAM kita di tingkat hulu alias di jajaran direksi. Sekarang momentum tepat dalam melakukan ini,” ujar Ace.
Dia garisbawahi, momentum tepat tersebut akan kehilangan ruhnya apabila owner tidak punya kemampuan menjaga komitmennya. Ace menyebut misal, jika ada intervensi pihak lain yang membuat bupati sendiri terkerangkeng politik dalam membuat keputusan obyektif untuk kepentingan PDAM, Pemkab, dan publik yang lebih besar, itu berarti niatan mereformasi perusahaan daerah ini cuma sebatas retorika.
Sedangkan Andri Kurniawan yang lagi getol menyoroti suksesi direksi PDAM Tirta Tarum mensinyalir, dari 13 orang pelamar calon direksi yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi, terdapat satu nama yang ia duga kuat adalah rekanan proyek upriting yang ‘bermasalah’ berdasarkan hasil kajian Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Yang ‘bermasalah’ itu memang sudah dilaporkan oleh beberapa kelompok masyarakat ke lembaga penegak hukum. Kita berharap, akhiri semua permasalahan yang ada di PDAM Tirta Tarum pada momentum pergantian direksinya. Jangan terus menerus memelihara masalah, atau membiarkan lahir masalah baru. Masyarakat Karawang sudah pada melek. Jangan di anggap tidak mengerti persoalan PDAM ini,” wanti-wanti Andri. (tim/tik)
