KARAWANG, TAKtik – Di era teknologi yang makin canggih, di antaranya untuk mendapatkan informasi publik pun lebih mudah didapat, ternyata korban dari modus penipuan gaya manual alias cara-cara usang pun tetap masih ada.
Fakta terkini, berkeinginan segera diangkat menjadi PNS setelah sekian lama hanya sebagai tenaga honorer, di antaranya ada yang terperangkap tipu muslihat dari pelaku yang mengiming-imingi menjamin bisa lolos diangkat menjadi PNS.
Modus operandinya, pelaku memasang perangkap kepada calon korban dengan pengakuannya yang meyakinkan kalau dia termasuk orang dekat kekuasaan di Pemkab Karawang. Sehingga untuk urusan rekruitmen CPNS, diklaimnya, hal mudah dalam meluluskannya. Asalkan, calon korban berani memberikan sejumlah uang pelicin yang dimintanya.
Dari informasi yang dihimpun koresponden TAKtik, terdapat pengakuan dari salah seorang guru honorer yang bertugas di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan. Beruntung, ia selamat dari bujuk rayu pelaku hanya karena tidak memiliki uang yang dipintanya.
“Ada yang sampai datang ke rumah dan mengabarkan sedang dibuka lagi rekruitmen CPNS. Orang itu mengaku sanggup mengurus saya agar bisa segera diangkat menjadi PNS dengan meminta dana awal Rp 25 juta. Katanya sebagai pelicin proses pengangkatan menjadi PNS. Kendati saya ingin sekali menjadi PNS, tapi kalau harus menyiapkan dana sebesar itu secara mendadak, ya tidak sanggup,” aku salah seorang yang sempat dibidik pelaku sambil meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang, Asep Aang Rakhmatullah, meminta masyarakat, terutama para tenaga honorer maupun pegawai tidak tetap (PTT), agar tidak tergiur oleh tawaran tersebut. Pasalnya, Pemkab Karawang sampai saat ini belum menerima formasi terkait rekruitmen CPNS. Dan penjelasan mengenai ini telah diberitakan TAKtik sebelumnya.
“Kami juga mendengar sudah ada oknum tertentu yang menawarkan ‘jasa’ bisa memperjuangkan pengangkatan honorer menjadi PNS. Bahkan di antara orang tuanya yang jadi korban datang menghadap ke kantor (BKPSDM). Sayangnya, mereka tidak konfirmasi dulu kepada kami sebelum kena tipu. Padahal sudah jelas, kabar resmi mengenai rekruitmen CPNS bisa diakses publik melalui web resmi Kemenpan RB di www.menpan.go.id dengan mudah,” seru Aang.
Dipertegasnya lagi, setiap kali ada rekruitmen CPNS berdasarkan formasi yang dibutuhkan dan disetujui Kemenpan RB, pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk menentukan kelulusan hasil seleksi. Tugas daerah, Aang tandaskan, cuma sebatas mengajukan kebutuhan sesuai bazetting atau kebutuhan ideal pegawai melalui rumusan beban kerja yang ketentuannya diatur perundang-undangan. (tim/tik)
