• Iklan
  • Opini
  • Hubungi kami
TAKtik
Advertisement
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Bisnis
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Bisnis
No Result
View All Result
TAKtik
No Result
View All Result
Home Peristiwa

Kata Kajari, Banyak Proyek APBD Karawang Jadi Biaya Tinggi? Kenapa?

by
Juli 16, 2018
in Peristiwa
0
Kata Kajari, Banyak Proyek APBD Karawang Jadi Biaya Tinggi? Kenapa?
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

KARAWANG, TAKtik – Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Sukardi, menyebut, masih banyak pelaksanaan sejumlah proyek yang dibiayai APBD setempat yang dikerjakan dengan tergesa-gesa saat memasuki akhir tahun anggaran berjalan.

Penyebabnya, kata Sukardi yang juga sebagai pimpinan TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) Karawang, panitia dan pelaksana proyeknya lamban dalam menjalankan tugas. “Lambannya pelaksanaan proyek itu ada di proses administrasi yang bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan,” ungkapnya, Senin (16/7/2018).

Kondisi tersebut, Sukardi menilai, berdampak terhadap membengkaknya biaya dari setiap proyek yang seharusnya bisa dituntaskan dalam waktu relatif cepat, sesuai tahapan yang telah ditentukan. Sejak TP4D dilibatkan tahun 2017, hasil kesimpulan Sukardi, bahwa pelaksanaan sejumlah proyek APBD di Karawang belum maksimal.

“Tahun 2017 itu kami mengawal pelaksanaan proyek Pemkab Karawang senilai Rp 421 miliar. Terdiri dari 50 paket proyek. Dari paket sebanyak itu hanya beberapa proyek yang dikerjakan tepat waktu,” buka Sukardi kepada awak media.

Sukardi menyebut contoh pengerjaan proyek gedung Pemda II yang dibangun dengan biaya Rp 22 miliar yang sempat terbengkalai. “Yang saya ketahui administrasi diselesaikan justru pada saat pekerjaan akan rampung. Setelah kami dampingi, baru proyek tersebut dilanjutkan kembali,” bebernya lagi.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), Acep Jamhuri, mengakui apa yang diungkap Sukardi sebagai TP4D. Dia beralasan, kendalanya akibat proses administrasi harus dikerjakan oleh OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) lain yang terpisah.

“Sekarang saja proses lelang proyek dilakukan oleh OPD tersendiri. Terpenting buat kami di Dinas PUPR tetap mesti hati-hati agar tidak terjebak ke arah pelanggaran hukum,” kilah Acep.

Mengenai kelambanan pengerjaan berdampak ke biaya tinggi, Acep tidak sependapat. Menurutnya, setiap proyek APBD yang dikelola dinasnya telah memiliki RAB (rencana anggaran biaya). Tegasnya, hal yang tak mungkin ada tambahan biaya di luar RAB. (tim/tik)

Terkait

Previous Post

Polres Karawang OTT Pelaku Terduga Penyalahgunaan Solar Bersubsidi?

Next Post

Jaringan Pengedar Narkoba yang Membidik Pasar Kaum Buruh Sudah Tercium BNN Karawang?

Next Post
Jaringan Pengedar Narkoba yang Membidik Pasar Kaum Buruh Sudah Tercium BNN Karawang?

Jaringan Pengedar Narkoba yang Membidik Pasar Kaum Buruh Sudah Tercium BNN Karawang?

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Stay Connected test

  • 23.8k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Agus Ginanjar (Gin-Gin) : Saya Mau Masuk Legislatif untuk Jadi Petugas Rakyat

Agus Ginanjar (Gin-Gin) : Saya Mau Masuk Legislatif untuk Jadi Petugas Rakyat

Mei 21, 2023
Endi Warhendi : Parpol yang Tak Transparan dalam Menempatkan Nomor Urut Bacaleg Cukup Berisiko. Kenapa?

Endi Warhendi : Parpol yang Tak Transparan dalam Menempatkan Nomor Urut Bacaleg Cukup Berisiko. Kenapa?

Mei 24, 2023
Geng Nusantara Serempak Nyaleg di Pemilu 2024. Siapa Dirigen Politik Mereka dan Apa Targetnya?

Geng Nusantara Serempak Nyaleg di Pemilu 2024. Siapa Dirigen Politik Mereka dan Apa Targetnya?

Mei 30, 2023
Jamaah Calon Haji Asal Karawang Mulai Dilepas Jum’at Siang (26/5/2023) di Asrama Kostrad 305

Jamaah Calon Haji Asal Karawang Mulai Dilepas Jum’at Siang (26/5/2023) di Asrama Kostrad 305

Mei 25, 2023

PKS Karawang Turut Bersuara : Harga BBM Naik, Tidak Tepat !

2

Kenapa Perpanjangan Direksi dan Keberadaan Dewas Perumdam Tirta Tarum Dipertanyakan?

1

Golkar Karawang : Kalau Revisi Perda RTRW untuk Kepentingan Rakyat, Kenapa Mendahulukan Undang Pengusaha?

1

Kelompok Pakar DPRD : HUT Kabupaten Karawang Milik dan Untuk Siapa?

1
Wakil Rakyat di DPRD Karawang : Damkar Harus Jadi OPD Tersendiri. Kenapa?

Wakil Rakyat di DPRD Karawang : Damkar Harus Jadi OPD Tersendiri. Kenapa?

Mei 31, 2023
Geng Nusantara Serempak Nyaleg di Pemilu 2024. Siapa Dirigen Politik Mereka dan Apa Targetnya?

Geng Nusantara Serempak Nyaleg di Pemilu 2024. Siapa Dirigen Politik Mereka dan Apa Targetnya?

Mei 30, 2023
DPRD Karawang Pertanyakan Pokir-nya? Ada Apa?

DPRD Karawang Pertanyakan Pokir-nya? Ada Apa?

Mei 29, 2023
Perampok di Jatisari Ternyata Sindikat Perampok Spesialis Minimarket Antar Kota dan Kabupaten di Jawa Barat?

Perampok di Jatisari Ternyata Sindikat Perampok Spesialis Minimarket Antar Kota dan Kabupaten di Jawa Barat?

Mei 26, 2023

Recent News

Wakil Rakyat di DPRD Karawang : Damkar Harus Jadi OPD Tersendiri. Kenapa?

Wakil Rakyat di DPRD Karawang : Damkar Harus Jadi OPD Tersendiri. Kenapa?

Mei 31, 2023
Geng Nusantara Serempak Nyaleg di Pemilu 2024. Siapa Dirigen Politik Mereka dan Apa Targetnya?

Geng Nusantara Serempak Nyaleg di Pemilu 2024. Siapa Dirigen Politik Mereka dan Apa Targetnya?

Mei 30, 2023
DPRD Karawang Pertanyakan Pokir-nya? Ada Apa?

DPRD Karawang Pertanyakan Pokir-nya? Ada Apa?

Mei 29, 2023
Perampok di Jatisari Ternyata Sindikat Perampok Spesialis Minimarket Antar Kota dan Kabupaten di Jawa Barat?

Perampok di Jatisari Ternyata Sindikat Perampok Spesialis Minimarket Antar Kota dan Kabupaten di Jawa Barat?

Mei 26, 2023

Follow Us

  • Iklan
  • Opini
  • Hubungi kami

© 2023 TAKtik

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Bisnis

© 2023 TAKtik