KARAWANG, TAKtik – Tidak hanya PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang belum berbanding lurus dengan kebutuhan belanja pembangunan di Karawang, alokasi penerimaan dari Pemerintah Pusat maupun dana bagi hasil yang bersumber APBD Jawa Barat juga belum terserap maksimal.
Hal itu diakui Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Teddy Rusfendi Sutisna, Selasa siang (24/7/2018). “Jujur saja, saat ini banyak kendala untuk menggali potensi pendapatan di Karawang. Bahkan kita terlalu bernafsu untuk memaksimalkannya di tengah banyak potensi yang sudah mentok ketika harus digenjot lagi,” ungkapnya.
Salah satu alternatif yang sedang dipertimbangkan kearah optimalisasi kas daerah, Teddy kemukakan, adalah dengan menaikan tarif pajak daerah maupun retribusi tanpa membebankan wajib pajak. Ia menyebut misal uji coba penerapan parkir berlangganan terhadap kendaraan umum dan kendaraan pengangkut berang di beberapa pasar tradisional atau tempat-tempat parkir terbuka lainnya.
“Sejak tahun anggaran 2017, beban belanja kita untuk pembangunan di semua sektor, terutama infrastruktur, cukup tinggi. Yang cukup berat, sisi pendapatannya cenderung stagnan di angka yang sama. Artinya, belum seimbang dengan kebutuhan. Makanya ketika setiap masuk pembahasan RAPBD, antara kebutuhan yang diusulkan setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan target pendapatan masih sering muncul angka defisit cukup jauh,” tandas Teddy.
Selain itu, Teddy tidak memungkiri, masih ada pula lelang sejumlah proyek DAK (Dana Alokasi Khusus) yang sempat tersendat. Dan kondisi ini bisa berpengaruh terhadap kontinuitas proyek-proyek bantuan Pemerintah Pusat terhadap Karawang. “Saya sudah ingatkan Kasubag Barjas (Barang dan Jasa) agar terus berkordinasi dengan SKPD yang mendapat DAK agar pelaksanaannya di lapangan lebih cepat,” ujarnya lagi. (tim/tik)
