KARAWANG, TAKtik – Partai Golkar Jawa Barat tidak hanya menjamin semua bacaleg (bakal calon anggota legislatif)-nya steril dari permasalahan hukum seperti yang diamanatkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, tapi parpol ini pun tidak memberikan rekomendasi terhadap kadernya yang maju menjadi bacaleg berstatus poligami.
“Selama tahapan dari proses pencalegan di internal Golkar, seleksi sudah kami lakukan sebelum didaftarkan ke KPU. Bukan hanya di Karawang, tapi semua bacaleg di kabupaten/kota lain di Jawa Barat, termasuk bacaleg untuk DPRD Provinsi ini. Insha Allah, hasil verifikasi KPU sebelum ditetapkan menjadi DCT (Daftar Calon Tetap) tidak ada yang terkena coret,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, usai memberikan pembekalan bacaleg di sekretariat DPD Partai Golkar Karawang, Selasa sore (31/7/2018).
Terkait dengan kebijakannya terhadap larangan bagi bacaleg Golkar di Jawa Barat yang berpoligami, Dedi kemukakan, itu berlaku terhadap mereka yang beristri lebih dari satu tanpa ijin dari istri pertamanya. Sedangkan bagi yang berstatus istri satu, mereka diminta membuat pakta integritas bahwa selama menjadi caleg hingga terpilih kelak tidak akan melakukan poligami. Pakta integritas tersebut, disebutkannya pula, bersamaan dengan komitmen anti korupsi.
Sayangnya, Dedi belum bersedia berbicara kaitan dengan perkembangan politik Pilpres 2019 yang pelaksanaannya bersamaan dengan Pileg. Karena konsentrasi setiap individu caleg dan mesin politik yang digerakan parpol dalam ‘memasarkan’ pasangan capres-cawapres yang diusungnya dalam koalisi, bukan mustahil ada tarik menarik kepentingan yang dilematis di lapangan. “Kita jangan dulu berpikir terlalu jauh ke sana, sekarang mah kami di internal Golkar Jabar konsentrasi dulu memberikan pembekalan terhadap para bacaleg, terutama dalam mengatur area fokus sosialisasi di setiap dapil yang sama,” ujarnya. (tik)
