KARAWANG, TAKtik – Dimunculkannya angka proyeksi dana perimbangan pada KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2019 yang didasarkan realisasi tiga tahun ke belakang atau di saat tahun pertama pemerintahan Cellica-Jimmy menjabat, dinilai oleh politisi dari PAN (Partai Amanat Nasional), bahwa kondisi keuangan Pemkab Karawang dalam bahaya.
“Kalau menyusun konsep rencana pendapatan dengan mengacu tiga tahun ke belakang, sementara konsep belanjanya mengacu satu tahun ke depan kebutuhannya, kira-kira masuk akal enggak? Mestinya, Banggar (Badan Anggaran) DPRD berani nolak. Karena ini sudah di ambang bahaya. Logika yang mestinya dimunculkan, estimasi pendapatan dengan belanja tidak terlalu jauh,” sentil bendahara DPD PAN Karawang, Nana Permana Sudrajat kepada TAKtik, Kamis sore (2/8/2018).
Ia mensinyalir, kondisi demikian bisa jadi adanya keraguan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Karawang dalam menyusun rencana pendapatan yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) akibat jeleknya performance tentang penyerapan dana perimbangan tersebut, terutama DAK. Karena Pemerintah Pusat sendiri punya hak untuk mereview atau melakukan penilaian. Performance yang negatif ini, Nana ingatkan, bukan mustahil Karawang tidak lagi diberikan DAK ke depannya.
“Jangan-jangan pemkab kita memang sedang terkena finalty dari pusat? Kemungkinan ini harus bisa dicek oleh Banggar DPRD. Nanti kalau dalam penyusunan RAPBD tidak sesuai atau jauh dari KUA-PPAS, terus fungsinya untuk apa KUA-PPAS itu? Saya sarankan, seharusnya Bupati Cellica Nurachadiana segera melakukan introspeksi ke dalam. Terutama terkait DAK tahun ini atau tahun sebelumnya yang tidak terlaksana maksimal. Mesti diurai dulu masalahnya. Jika kondisi begini dibiarkan, terus mau ngebangun apa di Karawang?” wanti-wanti Nana.
Hal lain yang diingatkannya, Cellica juga secepatnya mengoreksi kinerja para pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), utamanya yang selama dua tahun terakhir mendapatkan proyek DAK. Sekda yang nota bene ketua TAPD, diharapkannya pula, turun melakukan langkah proaktif ke Pemerintah Pusat untuk bisa memastikan proyeksi alokasi dana perimbangan buat Karawang. “Jangan lagi bikin blunder dengan mempertontonkan keraguan terhadap rakyatnya sendiri,” tandasnya. (tik)
