KARAWANG, TAKtik – Fraksi Golkar DPRD Karawang melalui anggotanya di Badan Anggaran sudah memastikan siap memberikan dukungan penuh terhadap TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dalam menggolkan alokasi dana bagi pelaksanaan Pilkades di 67 desa di daerah ini pada APBD Perubahan 2018.
“Kendati di Pimpinan Banggar sempat muncul nada minor terkait hal ini, tapi bagi kami di Fraksi Golkar tidak ada alasan untuk menolaknya. Justru kami harus ikut mendorong agar alokasi anggaran buat Pilkades di 67 desa tersebut yang telah ditentukan pelaksanaannya tanggal 11 Nopember 2018 wajib terakomodir di APBD Perubahan sekarang,” tegas Ketua Fraksi Golkar, Suryana, Senin malam (27/8/2018).
Dia kemukakan alasan, selain pembiayaan pelaksanaan Pilkades dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada sisi lain, masa jabatan ke-67 Kepala Desa tersebut bakal habis akhir tahun 2018. Suryana mengingatkan, jangan sampai berimbas kepada terganggunya pelayanan publik, kendati Pemkab Karawang mengisi jabatan kades yang kosong itu dengan menempatkan penjabat sementara (Pjs).
“Karena jika Pilkades dilaksanakan tahun 2019, ini bersamaan dengan tahun politik nasional. Di sini ada Pemilu Legislatif dan Pilpres. Bila pun Pilkades digelar sebelum atau setelah hajat politik nasional itu, hal tak mungkin. Berarti Pjs Kades terlalu lama. Dan ini bertentangan dengan Undang-Undang. Makanya, sangat tidak beralasan apabila kita tak ikut mengamini bila alokasi kebutuhan anggaran Pilkades di 67 desa masuk APBD Perubahan 2018,” tandas Suryana.
Soal kemampuan kas daerah untuk kebutuhan biaya pesta demokrasi di tingkat desa itu, Suryana yakin, tidak ada masalah dan tidak pula mengganggu sektor lain yang sebelumnya telah disiapkan hanya karena teralokasikan Rp 7,9 miliar buat Pilkades. “Kami di Fraksi Golkar sudah menghitung itu berdasarkan KUA-PPAS Perubahan 2018. Kita sangat bisa buat itu (biayai Pilkades),” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD sebagai Pimpinan Banggar, Toto Suripto, belum memastikan bisa menyetujui alokasi dana pelaksanaan Pilkades tersebut. Menurutnya, ia ingin tahu dulu posisi kas daerah dari sektor pendapatan yang diproyeksikan dalam RAPBD Perubahan 2018. Dan ia pun berharap, alokasi anggaran untuk Pilkades itu tidak mengganggu semua perencanaan dari target pembangunan selama tahun ini. (tik)
