• Iklan
  • Opini
  • Hubungi kami
TAKtik
Advertisement
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Bisnis
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Bisnis
No Result
View All Result
TAKtik
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Realisasi PBB Hingga Batas Akhir Setor Wajib Pajak Capai Rp 227 Miliar. Bagaimana dengan Target Bapenda?

by
Oktober 11, 2019
in Ekonomi
0
Realisasi PBB Hingga Batas Akhir Setor Wajib Pajak Capai Rp 227 Miliar. Bagaimana dengan Target Bapenda?
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

KARAWANG, TAKtik – Kendati belum mencapai target, namun pendapatan asli daerah (PAD) dari PBB (Pajak Bumi Bangunan) hingga batas akhir setor wajib pajak pada 30 September lalu sudah masuk Rp 227 miliar.

“Dibanding tahun 2018, waktu itu di kurun waktu yang sama hanya masuk Rp 216 miliar. Artinya, sekarang mengalami kenaikan. Posisi ini, insha Allah target yang kita pasang di tahun anggaran 2019 sebesar Rp 234 miliar akan terlampaui karena masih ada sisa waktu bagi penunggak PBB buat melunasinya,” jelas Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Karawang Ahmad Mustopa, Jum’at (11/10/2019).

Ia yakin, sampai berakhirnya tahun anggaran 2019 PBB bisa menyumbang PAD di kisaran angka Rp 236 miliar sebagaimana proyeksi yang telah dicanangkan. Dan itu biasanya dapat ditarik saat wajib pajak melakukan transaksi atau ketika ada peralihan hak atas objek pajaknya.

Untuk target pendapatan PBB tahun anggaran 2020, Mustopa yang biasa akrab disapa Opa menyebut angka Rp 244 miliar. “Kita berani menaikan di kisaran Rp 10 miliaran. Ke depan kita juga akan fokus ke PBB desa yang selama ini realisasinya masih rendah di bawah 50 persen. Penertibannya melalui mekanisme pembayaran. Salah satunya dengan melibatkan BUMDes. Diharapkan, PBB desa naik minimal 10 persen atau kurang lebih sekitar Rp 4 sampai Rp 5 miliar,” ungkapnya.

Sedangkan piutang PBB yang mencapai Rp 400 miliar, Opa kemukakan, baru dapat ditarik dari wajib pajak sekitar Rp 11 miliaran. Permasalahan piutang ini, menurutnya, muncul sejak ada pelimpahan kewenangan ke pemerintah daerah tahun 2012. “KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dulu tidak rinci menyerahkan data wajib pajaknya. Ini kesulitan kita,” akunya. (tik)

Terkait

Previous Post

Pilkada Karawang 2020 : Di Tengah Abu-abu Kubu, Gerindra dan PDIP Bisa Jadi Penentu?

Next Post

Kejari Karawang Tarik Piutang Macet Milik BUMN dan BUMD Sebesar Rp 3,9 Miliar

Next Post
Kejari Karawang Tarik Piutang Macet Milik BUMN dan BUMD Sebesar Rp 3,9 Miliar

Kejari Karawang Tarik Piutang Macet Milik BUMN dan BUMD Sebesar Rp 3,9 Miliar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Stay Connected test

  • 23.8k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Agus Ginanjar (Gin-Gin) : Saya Mau Masuk Legislatif untuk Jadi Petugas Rakyat

Agus Ginanjar (Gin-Gin) : Saya Mau Masuk Legislatif untuk Jadi Petugas Rakyat

Mei 21, 2023
Endi Warhendi : Parpol yang Tak Transparan dalam Menempatkan Nomor Urut Bacaleg Cukup Berisiko. Kenapa?

Endi Warhendi : Parpol yang Tak Transparan dalam Menempatkan Nomor Urut Bacaleg Cukup Berisiko. Kenapa?

Mei 24, 2023
Geng Nusantara Serempak Nyaleg di Pemilu 2024. Siapa Dirigen Politik Mereka dan Apa Targetnya?

Geng Nusantara Serempak Nyaleg di Pemilu 2024. Siapa Dirigen Politik Mereka dan Apa Targetnya?

Mei 30, 2023
Jamaah Calon Haji Asal Karawang Mulai Dilepas Jum’at Siang (26/5/2023) di Asrama Kostrad 305

Jamaah Calon Haji Asal Karawang Mulai Dilepas Jum’at Siang (26/5/2023) di Asrama Kostrad 305

Mei 25, 2023

PKS Karawang Turut Bersuara : Harga BBM Naik, Tidak Tepat !

2

Kenapa Perpanjangan Direksi dan Keberadaan Dewas Perumdam Tirta Tarum Dipertanyakan?

1

Golkar Karawang : Kalau Revisi Perda RTRW untuk Kepentingan Rakyat, Kenapa Mendahulukan Undang Pengusaha?

1

Kelompok Pakar DPRD : HUT Kabupaten Karawang Milik dan Untuk Siapa?

1
Wakil Rakyat di DPRD Karawang : Damkar Harus Jadi OPD Tersendiri. Kenapa?

Wakil Rakyat di DPRD Karawang : Damkar Harus Jadi OPD Tersendiri. Kenapa?

Mei 31, 2023
Geng Nusantara Serempak Nyaleg di Pemilu 2024. Siapa Dirigen Politik Mereka dan Apa Targetnya?

Geng Nusantara Serempak Nyaleg di Pemilu 2024. Siapa Dirigen Politik Mereka dan Apa Targetnya?

Mei 30, 2023
DPRD Karawang Pertanyakan Pokir-nya? Ada Apa?

DPRD Karawang Pertanyakan Pokir-nya? Ada Apa?

Mei 29, 2023
Perampok di Jatisari Ternyata Sindikat Perampok Spesialis Minimarket Antar Kota dan Kabupaten di Jawa Barat?

Perampok di Jatisari Ternyata Sindikat Perampok Spesialis Minimarket Antar Kota dan Kabupaten di Jawa Barat?

Mei 26, 2023

Recent News

Wakil Rakyat di DPRD Karawang : Damkar Harus Jadi OPD Tersendiri. Kenapa?

Wakil Rakyat di DPRD Karawang : Damkar Harus Jadi OPD Tersendiri. Kenapa?

Mei 31, 2023
Geng Nusantara Serempak Nyaleg di Pemilu 2024. Siapa Dirigen Politik Mereka dan Apa Targetnya?

Geng Nusantara Serempak Nyaleg di Pemilu 2024. Siapa Dirigen Politik Mereka dan Apa Targetnya?

Mei 30, 2023
DPRD Karawang Pertanyakan Pokir-nya? Ada Apa?

DPRD Karawang Pertanyakan Pokir-nya? Ada Apa?

Mei 29, 2023
Perampok di Jatisari Ternyata Sindikat Perampok Spesialis Minimarket Antar Kota dan Kabupaten di Jawa Barat?

Perampok di Jatisari Ternyata Sindikat Perampok Spesialis Minimarket Antar Kota dan Kabupaten di Jawa Barat?

Mei 26, 2023

Follow Us

  • Iklan
  • Opini
  • Hubungi kami

© 2023 TAKtik

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Bisnis

© 2023 TAKtik