KARAWANG, TAKtik – Dari 54 poin rekomendasi Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Tahun 2025, dua di antaranya pihak legislatif Karawang menyoroti mitigasi bencana, terutama banjir, yang dinilainya belum optimal selain jaringan pengairan untuk pertanian.
Hanya saja, seperti disampaikan ketua pansusnya, Erick Heryawan, ia tidak merinci apa yang disorotinya terkait mitigasi bencana yang diharapkan. “Kalau selama ini sudah optimal, gak mungkin pansus memberikan rekomendasi. Makanya kami dorong pemda melalui OPD terkait memaksimalkannya,” ujarnya usai mengikuti rapat paripurna DPRD Karawang tentang persetujuan LKPJ Bupati tahun 2025, Rabu malam (29/4/2026).
Adapun mengenai jaringan pengairan untuk persawahan yang selama ini mengalami kerusakan sedang dan parah, Erick meminta bupati bersama jajarannya punya perhatian serius memperbaikinya. Kewenangan pemkab yang terbatas hanya di wilayah tersier, pihaknya berharap, bupati terus membangun koordinasi dengan pihak terkait di Pemprov Jabar maupun Pusat.
“Kami tahu mana kewenangan pemkab, pemprov maupun pusat. Tapi semua itu bermuara kepada kebutuhan air bagi areal pertanian kita. Apalagi Karawang sebagai lumbung padi jangan sampai kita tidak mengabaikan ini. Problem pertanian kita sekarang adalah kesehatan tanah dan pengairan. Dalam kondisi sekarang, minimal pemda bisa mengintervensi pembuatan sumur bor,” kata Erick.
Diketahuinya, kerusakan jaringan pengairan untuk area pertanian di wilayah Kabupaten Karawang sudah sangat butuh disentuh perbaikan. Yaitu, mulai dari irigasi, sekunder hingga tersier. Apalagi di beberapa titik yang sering terhantam banjir, sebut Erick, tingkat kerusakan sekunder dan tersier cukup parah. (tik)
