KARAWANG, TAKtik – Tatkala Cikampek saja belum diijinkan memisahkan diri dari Kabupaten Karawang, kini muncul lagi keinginan dari kalangan warga Karawang Selatan untuk hal yang sama. Alasannya, merasa belum mendapatkan keadilan pembangunan.
“Selama ini kami menanggung beban, tapi tidak merasakan manfaat. Saatnya kami mengelola wilayah kami sendiri untuk masa depan lebih baik. Maka pemekaran Karawang Selatan solusi jalan menuju keadilan, kesejahteraan dan kemandirian,” ungkap salah seorang inisiatornya, Ujang Nur Ali melalui rilisnya yang diterima TAKtik, Kamis siang (23/4/2026).
Dipertegasnya, pemekaran adalah hak konstitusional masyarakat. Di mana ia bersama warga lainnya di wilayah ini merasa bahwa kesenjangan itu ditandai dengan tidak konsistennya Pemkab Karawang menjalankan Tata Ruang Wilayah yang berdampak belum meratanya infrastruktur, terbatasnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya intensitas investasi daerah.
“Ketimpangan tersebut secara nyata menghambat terwujudnya pemerataan pembangunan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mungkin karena kondisi geografis, yaitu jarak antara wilayah Karawang Selatan dengan pusat Pemerintahan Karawang mengakibatkan rendahnya efektivitas dan efisiensi pelayanan publik,” beber Una.
Kondisi itu, dirasakannya, berimplikasi pada tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung masyarakat, lambatnya respon Pemkab Karawang terhadap kebutuhan lokal, termasuk terhadap persoalan-persoalan krusial di masyarakat Karawang Selatan seperti halnya penanganan banjir langganan, jalan rusak, jembatan putus, pelestarian lingkungan hingga kejahatan lingkungan tanpa penegakan hukum yang konsisten terhadap Tata Ruang.
“Wilayah Karawang Selatan menanggung beban infrastruktur dan dampak aktivitas ekonomi, khususnya lalulintas industri yang tidak diimbangi dengan distribusi manfaat ekonomi yang proporsional.
Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara beban dan manfaat pembangunan. Dalam perspektif ekonomi publik dapat dikategorikan sebagai ketidakadilan distribusi,” tandas Una.
Anggota KPU Karawang periode 2008-2013 merasa yakin jika Karawang Selatan terpisah dari Kabupaten Karawang mampu membiayai dirinya dalam mengelola pemerintahan daerah. Karena potensi sumber daya alam, ekonomi hingga pariwisata dimiliki wilayahnya.
Selain itu, kata Una, dalam kerangka desentralisasi fiskal, pembentukan daerah otonom baru merupakan instrumen untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan.
“Oleh karena itu, pemekaran wilayah Karawang Selatan menjadi relevan dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian ekonomi daerah Karawang Selatan. Apalagi wilayah kami memiliki karakteristik geografis berupa wilayah perbukitan, pegunungan, kawasan kars sampai basis ekonomi industri yang berbeda dengan wilayah utara yang didominasi sektor pertanian sawah,” urai Una.
Perbedaan karakteristik tersebut, sebut Una, memerlukan pendekatan kebijakan pembangunan yang spesifik dan terarah yang sulit dicapai dalam sistem pemerintahan yang terpusat. “Pengelolaan wilayah secara mandiri diperlukan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” tandasnya. (rls/tik)